JAKARTA - Anggota parlemen konservatif Korea Selatan, Ahn Cheol-soo, secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan mendatang yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 8 April 2025, Ahn menyampaikan bahwa pencalonannya berlandaskan tekad untuk membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan melalui reformasi konstitusi.

“Reformasi konstitusional adalah satu-satunya jalan agar Korea Selatan bisa menghindari penyalahgunaan kekuasaan di masa depan,” ujar Ahn.

Langkah Ahn datang di tengah krisis politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pada 4 April 2025. Presiden Yoon dinyatakan melanggar konstitusi karena memberlakukan status darurat militer pada Desember 2024 tanpa dasar hukum yang kuat. Pemberlakuan keadaan darurat itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang berat, yang memicu gelombang protes nasional dan proses pemakzulan.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pemilu presiden harus dipercepat dan digelar kurang dari dua bulan setelah putusan, yakni pada 3 Juni 2025. Ketentuan ini sejalan dengan konstitusi Korea Selatan, yang mengharuskan pemilihan presiden dilakukan dalam waktu 60 hari pasca-pemakzulan kepala negara.

Ahn Cheol-soo bukanlah sosok asing di panggung politik nasional. Ia adalah mantan pendiri perusahaan perangkat lunak keamanan siber AhnLab dan telah lama dikenal sebagai tokoh publik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2012 dan 2017, serta mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota Seoul pada 2018 dan 2021. Dalam pemilu kali ini, Ahn berjanji untuk memperjuangkan revisi konstitusi yang akan membatasi dominasi kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan Korea Selatan.

“Setelah argumen terakhir Presiden Yoon Suk-yeol pada Selasa, 25 Februari 2025, kami menunggu putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ahn pada 23 Februari lalu, memperlihatkan bahwa dirinya telah lama mengikuti perkembangan pemakzulan secara dekat.

Gagasan reformasi konstitusi yang diusung Ahn mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, juga menyatakan dukungannya terhadap amandemen yang akan memperkecil ruang lingkup kekuasaan presiden. “Kami mengusulkan agar referendum nasional mengenai revisi konstitusi diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden,” kata Woo dalam sebuah pernyataan resmi.

Menurut hasil survei terbaru dari Gallup Korea, sebanyak 54% masyarakat mendukung ide untuk merevisi konstitusi. Dukungan publik ini memperkuat posisi Ahn dalam memosisikan dirinya sebagai pembawa semangat perubahan dalam pemilu mendatang.

Namun, Ahn tidak akan menghadapi jalan yang mudah. Ia harus bersaing dengan sejumlah kandidat kuat, termasuk Lee Jae-myung dari Partai Demokrat. Lee saat ini tengah menghadapi sejumlah kasus hukum, namun tetap menjadi kandidat unggulan dengan tingkat elektabilitas mencapai 34%, menurut survei Gallup.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai tempat Ahn bernaung, masih melakukan konsolidasi internal untuk menentukan siapa kandidat resmi yang akan diusung dalam pemilu. Selain Ahn, beberapa tokoh lain seperti Menteri Tenaga Kerja Kim Moon-soo dan mantan pemimpin partai Han Dong-hoon juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Situasi ini menandakan adanya persaingan internal yang cukup ketat di tubuh PPP.

Ahn Cheol-soo sendiri dikenal sebagai figur sentris yang dapat menjembatani berbagai kubu politik. Dalam wawancaranya dengan The Diplomat pada Januari 2024, Ahn menyampaikan bahwa Korea Selatan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Dengan bekal pengalaman di dunia bisnis dan politik, Ahn mengusung visi pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ia meyakini bahwa reformasi sistemik melalui revisi konstitusi adalah kunci utama untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di Korea Selatan.

Pemilihan presiden pada Juni mendatang diharapkan menjadi titik balik penting bagi masa depan negara tersebut, di tengah gejolak politik dan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Ahn Cheol-soo berharap kehadirannya dalam kontestasi ini dapat menjadi harapan baru bagi rakyat Korea Selatan.