JAKARTA – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan krisis iklim melalui skema pembiayaan transisi energi yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan platform transisi energi yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari krisis kualitas udara di Jakarta yang sempat menjadi perhatian nasional pada 2023. Kala itu, kabut polusi menyelimuti Ibu Kota selama musim kemarau, dan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara disebut sebagai salah satu penyumbang utamanya.
Pembiayaan Transisi Energi: Solusi untuk Udara Bersih
Melalui kerangka pendanaan ini, pemerintah menargetkan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara, serta mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Upaya ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain melalui skema kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan nasional.
“Platform transisi energi memungkinkan kita menciptakan mekanisme blended finance untuk pembiayaan transisi energi yang adil (just) dan terjangkau,” ujar Febrianto Dias Chandra, ASN Kementerian Keuangan.
Blended finance sendiri merupakan gabungan dana publik dan swasta, yang bertujuan memaksimalkan investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan, sambil tetap menjaga risiko dan imbal hasil secara proporsional.
PT SMI Ditunjuk Kelola Dana Transisi
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, juga telah membentuk komite pengarah guna mengelola platform ini. Komite tersebut bertugas menetapkan proyek-proyek transisi energi yang layak mendapat pendanaan, memberikan rekomendasi skema pembiayaan, hingga menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor.
Selain itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) ditunjuk sebagai manajer platform dan pelaksana teknis dalam menjalankan mandat pemerintah. Penugasan ini menjadikan PT SMI sebagai ujung tombak dalam menyaring dan mengelola proyek-proyek strategis yang sesuai dengan arah kebijakan transisi energi nasional.
Beragam Skema Pembiayaan: Dari Pinjaman hingga KPBU
Jenis fasilitas pembiayaan yang disediakan dalam kerangka ini cukup beragam, mulai dari pinjaman langsung, penjaminan pemerintah, hingga bentuk investasi pemerintah yang imbal hasilnya setara dengan Surat Utang Negara (SUN) seri Benchmark.
Dengan skema tersebut, diharapkan beban bunga yang ditanggung badan usaha menjadi ringan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan proyek energi terbarukan tanpa khawatir oleh tekanan finansial yang tinggi.
“Pelaksanaan investasi pemerintah untuk transisi energi bersifat terjangkau karena imbal hasilnya mengikuti tingkat imbal hasil SUN seri Benchmark,” jelas Febrianto.
Pemerintah juga membuka peluang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana pemerintah bisa memberikan jaminan dan dukungan lainnya sesuai regulasi KPBU yang berlaku.
Langkah Konkret Menuju Energi Bersih
Dengan pendekatan pembiayaan yang inklusif dan adaptif, pemerintah berharap transisi energi dapat berjalan secara cepat dan efektif. Terlebih, kebutuhan untuk segera beralih ke energi bersih menjadi semakin mendesak seiring peningkatan kesadaran publik terhadap dampak negatif PLTU batubara terhadap kesehatan dan lingkungan.
Sebagai salah satu negara dengan konsumsi energi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mendekarbonisasi sektor energi. Namun, dengan kehadiran platform transisi energi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, jalan menuju sistem energi yang lebih hijau bukan lagi sekadar wacana.
Febrianto menambahkan bahwa sinergi antar kementerian dan lembaga sangat penting agar kerangka pendanaan ini berjalan maksimal. “Komite pengarah juga bertugas mengembangkan kerja sama lintas kementerian terkait transisi energi,” tegasnya.
Menuju Masa Depan Energi yang Berkelanjutan
Pemerintah mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta, untuk mengambil peran aktif dalam transisi energi ini. Dengan dukungan kebijakan yang progresif dan instrumen pembiayaan yang inovatif, transformasi sektor ketenagalistrikan menuju masa depan rendah karbon bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi keniscayaan.
Langkah ini tak hanya memberikan solusi terhadap polusi udara yang akut, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung global sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
