JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Sulawesi Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) semakin memperkuat sinergi untuk mendukung kelancaran layanan hukum dan administrasi. Pertemuan penting ini berlangsung di Manado dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua.

Kurniaman Telaumbanua, hadir dengan sejumlah pejabat penting di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Koloay. Diskusi kali ini menitikberatkan pada urgensi pengawasan yang lebih optimal terhadap fidusia, yang merupakan salah satu isu penting dalam layanan hukum dan administrasi.

Sinergi untuk Pengawasan Fidusia

Dalam kunjungan tersebut, Kurniaman Telaumbanua menyoroti peran penting fidusia dalam transaksi pembiayaan. Ia mengungkapkan bahwa Kemenkum dan OJK memiliki keterikatan kerja erat melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). "Kami ingin memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan fidusia, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi dengan OJK menjadi kunci dalam upaya ini," tegas Kurniaman.

Menurutnya, Satgas PASTI memainkan peran krusial dalam mengatasi permasalahan terkait aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Kemenkum Sulut menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan OJK dalam memastikan bahwa semua transaksi fidusia dilakukan dengan aturan yang jelas dan legalitas yang terjamin.

Tekad OJK untuk Pengawasan Lebih Ketat

Di sisi lain, Kepala OJK Wilayah Sulutgomalut, Robert Sianipar, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan aktivitas keuangan ilegal. Beliau menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktek keuangan yang merugikan. "Kami bertekad untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap lembaga pembiayaan yang beroperasi di Sulut memiliki legalitas yang jelas dan berizin resmi," ujar Robert Sianipar.

Robert menegaskan bahwa pengawasan ketat OJK adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan di wilayah tersebut tidak menyalahi aturan dan tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Kolaborasi dengan Kemenkum, tambahnya, menjadi aspek vital dalam lebih memperkuat peran pengawasan yang telah berjalan.

Mewujudkan Layanan Hukum yang Transparan dan Akuntabel

Pertemuan ini menandai peningkatan kolaborasi antara Kemenkum Sulut dan OJK Sulutgomalut dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kedua lembaga ini berkomitmen untuk bekerja sama mengatasi isu-isu hukum dan keuangan yang kompleks, menjamin bahwa setiap proses administrasi dan transaksi yang dilakukan masyarakat diawasi dengan seksama demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam pelayanan hukum, tetapi juga dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui praktik keuangan yang sehat dan legal. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi contoh keberhasilan sinergi antar-instansi dalam mewujudkan layanan publik yang profesional dan penuh integritas.

Dengan adanya komitmen bersama antara Kemenkum Sulut dan OJK Sulutgomalut, masyarakat bisa merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko aktivitas keuangan ilegal yang semakin beragam. Sinergi ini tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan keuangan, tetapi juga menjamin bahwa proses administratif yang mereka hadapi didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.