JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA), melalui perusahaan terkemuka mereka, Emirates Global Aluminium (EGA), baru-baru ini menyangkal keterlibatannya dalam proyek energi nuklir di Indonesia. Menurut laporan yang dilansir oleh Reuters pada tanggal 13 Februari 2025, EGA secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bisnis di bidang energi nuklir. Pernyataan ini menyusul siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang membahas potensi kerja sama terkait proyek ini.

Dalam siaran pers tersebut, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan CEO EGA, Abdulnasser Ibrahim Saif Bin Kalban, di sela-sela perhelatan the World Government Summit 2025. Pertemuan ini dianggap sebagai pembicaraan untuk melanjutkan rencana kerja sama dalam pengembangan produksi aluminium antara EGA dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). EGA disebut-sebut sepakat untuk memperluas kapasitas smelter di Sumatera Utara menjadi 400.000 ton per tahun.

Namun, rencana kerja sama ini belum direalisasikan, dikarenakan adanya kendala yang disebabkan oleh tingginya biaya listrik dan rendahnya pasokan listrik berkadar karbon rendah, yang sangat penting dalam produksi aluminium hijau. Abdulnasser pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa EGA mengandalkan tenaga surya sebagai sumber energi utama dalam pengolahan aluminium mereka.

Lebih lanjut, siaran pers dari Kemenko Perekonomian menyebutkan bahwa EGA memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas hingga 5 gigawatt (GW). Informasi ini langsung dibantah oleh juru bicara EGA dalam wawancara dengan Reuters. Mereka menegaskan, "EGA tidak bergerak di bidang usaha tenaga nuklir, jadi dengan segala hormat, keterangan mengenai aspek ini tidak akurat."

Meski begitu, EGA menekankan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar dan mitra yang menarik bagi mereka. "EGA tertarik pada Indonesia, sebagaimana telah kami sampaikan secara terbuka selama empat tahun terakhir," ungkap juru bicara tersebut. Ketertarikan EGA ini didasari oleh potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam hal pengembangan aluminium dan kemungkinan kerja sama di sektor energi terbarukan lainnya.

Sebaliknya, hingga saat ini, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memberikan tanggapan untuk mengklarifikasi pernyataan dari EGA. Situasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk komunikasi yang lebih jelas antara pihak pemerintah Indonesia dan pelaku industri global, guna menghindari kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi kedua belah pihak.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap solusi energi bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda dunia dalam mengurangi emisi karbon. Meski belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang aktif di Indonesia, diskusi mengenai pengunaan energi nuklir sebagai alternatif energi terus berjalan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan energi dalam negeri yang semakin tinggi.

Sementara itu, langkah EGA menggunakan energi surya menjadi contoh penting bagaimana perusahaan global dapat menjadi pelopor dalam penggunaan energi terbarukan. Ini menyoroti bagaimana transisi energi di sektor industri besar dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, sebuah langkah yang relevan mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.

Ketidakterlibatan EGA dalam proyek energi nuklir tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh juru bicara mereka, mengundang perhatian lebih terhadap bagaimana komunikasi dan koordinasi lintas negara dapat mempengaruhi persepsi dan, pada akhirnya, kerjasama strategis dalam sektor energi.

Klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait diharapkan dapat segera diberikan, guna memastikan pemahaman yang sama dan membuka jalan bagi potensi kerja sama lain di masa depan. Teknologi energi bersih merupakan satu dari sekian sektor yang semakin pesat perkembangannya dan memerlukan resolusi yang cepat dan tepat agar setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan jangka panjang.