JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas terkait distribusi subsidi gas LPG 3 kilogram melalui sejumlah Peraturan Presiden (Perpres). Aturan ini dirancang untuk mencapai sasaran yang tepat dan memastikan bahwa mereka yang benar-benar memerlukan subsidi mendapatkan manfaatnya.

Menurut Perpres No. 104 Tahun 2027, Perpres No. 70 Tahun 2021, dan Perpres No. 38 Tahun 2019 Junto 71 Tahun 2021, terdapat sejumlah kategori masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi, sehingga kesalahan sasaran dapat diminimalisir.

Kategori Penerima Subsidi

Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Diaz Furqan, menjelaskan bahwa ada empat kelompok utama yang berhak menerima LPG subsidi ini. Pertama adalah kelompok rumah tangga, yang menggunakan gas subsidi untuk keperluan sehari-hari seperti memasak. "Rumah tangga berada di garis depan penerima subsidi ini, dan kita harap mereka dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan," ungkap Diaz.

Selanjutnya adalah sektor usaha mikro. Kategori ini mencakup konsumen dengan usaha produktif perorangan yang beroperasi menggunakan minyak tanah dan tidak memiliki akses ke kompor gas. "Usaha mikro adalah penggerak ekonomi lokal, dan subsidi ini diharapkan dapat membantu mereka mengurangi biaya operasional," tambah Diaz.

Kelompok petani dan nelayan juga termasuk dalam kategori penerima subsidi. Mereka yang menggunakan LPG untuk kegiatan pertanian skala kecil atau penangkapan ikan yang memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, bukan untuk ekspor-impor, dapat menerima manfaat ini. "Subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan," kata Diaz.

Tantangan dalam Distribusi

Meskipun demikian, Diaz tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam distribusi LPG 3 kilogram subsidi ini. Ketidakstabilan penyaluran menjadi masalah utama, meskipun stok LPG tersedia dalam jumlah cukup. Banyak masyarakat atau usaha yang sudah sesuai kriteria, nyatanya masih kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

"Stok LPG kami rasa cukup, tetapi masalahnya ada pada penyalurannya yang sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini membuat penerima subsidi yang seharusnya mendapatkannya justru tidak menerima," jelas Diaz dalam wawancara dengan RRI Banda Aceh pada Senin, 10 Februari 2025.

Diaz menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran. Dengan pengawasan serta evaluasi berkala, diharapkan tantangan-tantangan yang ada dapat segera teratasi sehingga program subsidi berjalan sesuai harapan.

Langkah Pemerintah untuk Perbaikan

Pemerintah, melalui kementerian terkait dan pihak pengawas distribusi, berkomitmen untuk menggandeng semua pihak terkait guna meningkatkan akurasi penyaluran LPG subsidi. Tak hanya itu, Diaz juga menyebutkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi mengenai aturan penerima subsidi agar mereka yang tidak memenuhi kriteria dapat mencari alternatif lain yang lebih sesuai.

"Ini program yang sangat penting, dan jika kita semua – pemerintah, pengusaha, dan masyarakat – bekerja sama, saya yakin kita bisa memastikan subsidi ini sampai kepada mereka yang betul-betul membutuhkan," pungkas Diaz.

Tantangan penyebaran gas LPG 3 kilogram subsidi memang masih jadi momok, namun optimisme untuk penyaluran yang lebih rapi dan tepat sasaran terus digaungkan oleh pemerintah daerah Aceh. Diharapkan, dengan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan, perbaikan ini dapat dirasakan segera oleh masyarakat luas.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan yang ada sangat krusial untuk keberhasilan program subsidi ini*, ujar Diaz, mengingatkan pentingnya kerjasama di semua lini. Melihat betapa strategi pemerintah saat ini berusaha mengarah pada distribusi yang lebih tepat, langkah-langkah evaluatif diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi yang ada.