JAKARTA - Dalam upaya memperketat distribusi dan memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berinisiatif memperkenalkan sistem QR code untuk pembelian gas melon ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mengontrol distribusi LPG dan memastikan bahwa gas bersubsidi memang hanya dinikmati oleh warga Jakarta yang berhak.

Hari Nugroho, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI, mengungkapkan alasan di balik penerapan sistem ini. "Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS," ujar Hari dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 Februari 2025. Dia juga menambahkan bahwa selama ini, pengawasan distribusi belum efektif karena banyak warga dari luar Jakarta ikut membeli LPG 3 kg di wilayah ini.

Dengan sistem QR code, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mengidentifikasi pembeli berdasarkan KTP yang terdaftar di Jakarta. Sistem ini serupa dengan mekanisme Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah diterapkan di berbagai sektor pembayaran. Saat ini, pengecekan identitas pembeli di pangkalan gas tidak terperinci. "Begitu di-tap nanti, lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan. Selama ini pangkalan (mengecek) KTP ada, (ya sudah) jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya gak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima," tegas Hari.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap maraknya pembelian gas LPG bersubsidi oleh warga non-DKI, yang menyebabkan distribusi gas bersubsidi di Jakarta tidak sesuai dengan target. Penggunaan QR code tersebut diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai volume penggunaan gas LPG di Jakarta. Berdasarkan data inilah, Pemprov DKI bisa menyusun kajian yang tepat untuk memastikan tidak ada lagi kelangkaan gas di ibu kota.

Langkah ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI menuju subsidi yang lebih tepat sasaran. Subsidi LPG di Indonesia memang disediakan untuk masyarakat menengah ke bawah, dan dengan data pengguna yang jelas melalui sistem ini, diharapkan hanya mereka yang benar-benar berhak yang dapat menikmatinya.

Mengomentari langkah baru ini, sebagian pihak mengapresiasi usaha Pemprov DKI untuk menata tata distribusi gas bersubsidi. Namun, ada pula kekhawatiran dari masyarakat luar Jakarta yang mungkin merasa terdampak oleh pembatasan ini. Meski demikian, Hari Nugroho menekankan bahwa fokus dari kebijakan ini adalah untuk memastikan subsidi dinikmati oleh yang berhak.

Selain itu, seorang analis ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi distribusi gas secara signifikan. "Dengan adanya QR code ini, pemerintah dapat meminimalisir kebocoran subsidi dan mengurangi praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab," ujar analis tersebut.

Respons dari masyarakat Jakarta sendiri beragam. Sebagian besar mendukung penuh demi tersedianya pasokan LPG secara lebih teratur dan sesuai kebutuhan. Namun, sebagian lainnya masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaannya, terutama perangkat dan akses untuk melakukan scanning QR code saat pembelian di tingkat pengecer.

Ke depan, Pemprov DKI berharap bahwa langkah ini akan menjadi pionir bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola distribusi LPG bersubsidi. Dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih, sistem QR code bisa menjadi solusi di tengah kompleksitas distribusi kebutuhan pokok seperti LPG 3 kilogram ini.

Kebijakan QR code ini menjadi gambaran bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan pengelolaan sumber daya dengan lebih baik dan efisien. Pemprov DKI mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar distribusi LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan