JAKARTA - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019, Rini Soemarno, tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Pemeriksaan ini digelar di Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin (10/2/2025).

Rini Soemarno, yang dikenal sebagai sosok penting dalam beberapa pemerintahan, tampak keluar dari gedung KPK sekitar pukul 15.17 WIB. Dalam keterangannya kepada awak media, Rini menjelaskan bahwa pemeriksaannya ini berkaitan dengan penunjukan Direktur Utama (Dirut) di PT PGN ketika ia menjabat sebagai Menteri BUMN.

"Saya hanya diminta untuk memberikan konfirmasi terkait nama-nama Dirut yang ditunjuk saat itu. Beberapa saya masih ingat, namun ada yang sudah terlupakan karena sudah lebih dari 10 tahun," ujar Rini kepada wartawan.

Selain itu, Rini juga dimintai keterangan mengenai program akuisisi PGN oleh Pertamina, yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Meskipun demikian, ia mengaku tidak terlibat secara mendalam dalam detil transaksi tersebut.

"Saya tidak mengetahui detail isi kontrak maupun transaksi yang terjadi. Itu lebih kepada transaksi level manajerial biasa, bukan langsung di tingkat Dirut," imbuh Rini.

Kasus korupsi di PT PGN ini dikenal melibatkan transaksi jual-beli gas antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi, dengan dugaan perbuatan korupsi terjadi pada periode 2017-2021. Hingga kini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, meskipun identitas mereka belum dipublikasikan.

Rini Soemarno bukanlah sosok baru di dunia pemerintahan Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, ia juga pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Sukarnoputri. Kedekatannya dengan Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 RI, menjadikannya salah satu tokoh penting di lingkungan pemerintahan dan politik nasional.

Lahir di Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958, Rini mengenyam pendidikan tinggi di Amerika dan sempat menjalani pendidikan di Belanda saat remaja. Dengan latar belakang pendidikan Ekonomi dari Wellesley College, Massachusetts, ia juga memiliki pengalaman ekstensif di dunia korporasi, termasuk menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan besar seperti PT Astra Internasional.

Karier korporasi Rini antara lain mencakup posisi sebagai Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia, Komisaris PT Agrakom, hingga Staf Ahli di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pengalaman ini membekalinya dengan wawasan luas dalam bidang industri dan perdagangan.

Perkembangan kasus ini terus menjadi perhatian publik, mengingat keterlibatan sejumlah tokoh penting dan dampaknya terhadap sektor energi di Indonesia. KPK berkomitmen untuk menyelidiki kasus ini dengan tuntas demi menegakkan transparansi dan keadilan di sektor pemerintahan dan BUMN.

Diharapkan, proses hukum yang berjalan dapat mengungkapkan fakta-fakta terkait dugaan korupsi ini dan mengarah pada penindakan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah. Masyarakat memandang hal ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sektor energi dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga negara.