JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengedepankan akurasi dan ketepatan dalam penyaluran bantuan agar dapat mencapai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyatakan keyakinannya akan pentingnya penggunaan data terpusat yang diawasi oleh Bappenas. "Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu, jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," tegas Ara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/1).

Penggunaan data BPS ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program bantuan perumahan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan pembangunan rumah susun (rusun) yang ditargetkan untuk MBR. Ara menjelaskan, "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP, BSPS, dan rusun untuk masyarakat."

Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyoroti upaya pemutakhiran dan integrasi data yang saat ini terus dilakukan Bappenas bersama BPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar merefleksikan kondisi nyata di lapangan. "Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Kerjasama lintas kementerian juga dilakukan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data kependudukan, yang dianggap bersifat dinamis dan menjadi basis dalam perencanaan pembangunan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," kata Rachmat.

Pemutakhiran data yang dilakukan oleh Bappenas dan Dukcapil disebut Rachmat telah mendekati 100 persen. Namun, dia menegaskan pentingnya verifikasi di lapangan guna memastikan masyarakat yang terdata memang layak mendapatkan bantuan. "Data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," jelasnya.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional yang disepakati bersama Bappenas dan Kemendagri akan menjadi landasan dalam penyaluran bantuan. "Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ara menyatakan persetujuannya dengan menyesuaikan kategori pendapatan MBR per provinsi untuk memenuhi kebutuhan lokal. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi," tegasnya.

Dengan langkah strategis ini, harapan besar disematkan pada program-program bantuan perumahan pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah optimis bahwa dengan data yang valid dan terintegrasi, bantuan perumahan akan sampai pada tujuan yang tepat.