JAKARTA - Persoalan pemenuhan kuota rumah susun (rusun) bagi penyandang disabilitas di Jakarta masih menjadi perhatian serius. Hingga kini, kuota tersebut dilaporkan masih belum sepenuhnya terpenuhi. DPRD DKI Jakarta pun mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah ini.

Penyediaan hunian yang layak untuk semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus diupayakan semaksimal mungkin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kuota rusun yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih memiliki sejumlah kekurangan. Hal ini berdampak pada banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak mereka untuk sebuah tempat tinggal yang layak.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Idris Sjafrudin, menekankan pentingnya pemenuhan kuota tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang inklusif. “Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses yang sama terhadap hunian yang layak. Kita harus mempercepat realisasi kuota ini supaya target yang sudah ditetapkan bisa terpenuhi tepat waktu,” ujar Idris ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut data yang dirilis, hingga akhir tahun 2023, Jakarta telah menyediakan sejumlah rusun yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Namun, jumlah unit yang tersedia belum mencukupi kebutuhan. Hal ini menyebabkan beberapa penyandang disabilitas masih harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengakui adanya keterlambatan dalam pemenuhan kuota ini. Kepala Dinas, Maria Elsya, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pembangunan rusun baru. “Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menambah jumlah unit rusun setiap tahunnya. Namun, lahan di Jakarta memang sangat terbatas, dan ini menjadi tantangan besar bagi kami,” ungkap Maria.

Selain itu, faktor anggaran juga menjadi salah satu penghambat dalam proses ini. Maria menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam hal pendanaan. "Kami berharap ada suntikan dana lebih dari pusat untuk mempercepat pembangunan rusun ini," tambahnya.

Tidak hanya itu, Idris Sjafrudin juga meminta agar ada evaluasi menyeluruh terkait kriteria penentuan penerima rusun. "Kita harus memastikan bahwa penerima rusun adalah mereka yang benar-benar berhak dan membutuhkan, salah satu tujuannya untuk menghindari adanya penyalahgunaan fasilitas ini oleh pihak yang tidak semestinya," tegasnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD DKI Jakarta merencanakan untuk mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna mencari solusi terbaik. Rapat ini diharapkan dapat menetapkan langkah-langkah konkret yang bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

Para aktivis hak disabilitas di Jakarta juga angkat suara terkait isu ini. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kebutuhan penyandang disabilitas. "Ini adalah permasalahan yang sudah lama terjadi dan seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak di kota ini," ujar seorang aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, sejumlah penyandang disabilitas yang telah menempati rusun merasa bersyukur namun tetap berharap agar aksesibilitas dan fasilitas yang ada di rusun dapat terus ditingkatkan. Mereka menilai bahwa keberadaan rusun tersebut sangat bermanfaat dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan tekanan yang datang dari berbagai pihak, baik dari legislatif maupun masyarakat, diharapkan pemenuhan kuota rusun untuk penyandang disabilitas di Jakarta dapat segera terealisasi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen Jakarta sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua warganya.