JAKARTA - Polemik terkait penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Kota Ternate mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hingga kini, DPRD Ternate belum bisa menerbitkan rekomendasi tentang pelarangan penggunaan jerigen dan tangki rakitan saat pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebuah isu yang telah memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, menjelaskan, pihaknya tengah melakukan telaah mendalam terhadap peraturan-peraturan yang ada, termasuk Peraturan Wali Kota (Perwali) yang sudah diberlakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi konflik dan tumpang tindih aturan yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. "Rencananya, DPRD akan membuat rekomendasi untuk diajukan ke Pemerintah Kota Ternate. Namun, kita khawatir jika rekomendasi tersebut bertentangan dengan aturan lain sehingga terjadi tumpang tindih. Sebab, ada Perwali yang mengatur harga eceran BBM, ini harus kita konsultasikan terlebih dahulu dengan Walikota. Kalau sudah ada tindak lanjut yang jelas, baru rekomendasi akan kita buat," tegas Rusdi.

Pendekatan berhati-hati ini menunjukkan sikap bijaksana DPRD dalam menangani isu yang sensitif seperti distribusi BBM, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat Ternate. Menurut Rusdi, sebelum keputusan diambil, penting bagi DPRD untuk berkonsultasi secara menyeluruh dengan Wali Kota dan stakeholder terkait agar keputusan yang diambil tidak menjadi kontraproduktif.

Ketiadaan rekomendasi ini tak pelak mengundang kritik dari sejumlah pihak yang berharap adanya tindakan cepat mengingat tingginya risiko penyalahgunaan BBM yang merugikan masyarakat. Namun, Rusdi menegaskan bahwa prioritas DPRD adalah menciptakan regulasi yang adil dan tidak menyulitkan konsumen dan pelaku ekonomi. "Ini bukan soal cepat atau lambat, tetapi lebih kepada memastikan kita membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi semua pihak," ujar Rusdi saat diwawancarai oleh media setempat.

Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan bahwa jika konsultasi dengan Wali Kota tidak membuahkan hasil yang memuaskan, DPRD berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini akan bertugas menyelidiki secara mendalam akar permasalahan yang menghambat dikeluarkannya rekomendasi terkait penjualan eceran BBM. "Apabila konsultasi yang kita lakukan tidak memberikan hasil yang jelas, maka pembentukan Pansus menjadi langkah selanjutnya. Kita perlu memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat tetap terjaga," tambah Rusdi.

Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat Ternate mengharapkan adanya solusi cepat dan efisien untuk mengatasi masalah penjualan BBM yang kerap kali menimbulkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Kejelasan peraturan di tingkat lokal, terutama dalam hal distribusi BBM, sangat diperlukan mengingat pentingnya BBM bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.

Oleh karena itu, langkah DPRD untuk memastikan peraturan yang komprehensif dan tidak tumpang tindih sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antar-pihak terkait, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menuntaskan masalah tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi BBM di Kota Ternate.

Sebagai penutup, Rusdi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan memahami proses yang sedang berjalan. Ia berharap bahwa dengan dialog dan kerjasama yang baik, permasalahan ini dapat diatasi dengan cara terbaik. "Marilah kita bekerjasama untuk mencari solusi yang paling tepat bagi kita semua. Proses ini membutuhkan waktu, dan kesabaran adalah kuncinya," tutup Rusdi.