JAKARTA - Kabar baik datang bagi para petani di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro mengumumkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Langkah ini diharap dapat mendongkrak kesejahteraan petani di kawasan tersebut.

Pengumuman ini disampaikan dalam acara talkshow di Radio Malowopati FM, bertempat di gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro pada Rabu, 5 Februari 2025. Hadir sebagai narasumber adalah Helmi Elisabeth, Kepala DKPP Bojonegoro, dan Ferdian Darma Atmaja, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro.

Helmi Elisabeth menuturkan bahwa Bojonegoro memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, mengingat kabupaten ini merupakan penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Lamongan dan Ngawi. Dari segi luas lahan sawah, Bojonegoro menempati posisi kedua di Jawa Timur dengan total area mencapai 83.197 hektar. “Kami memprediksi puncak panen akan terjadi pada bulan Maret. Maka, untuk menyambut kondisi panen raya tersebut harus disiapkan secara baik,” jelas Helmi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berusaha meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dan menyiapkan regenerasi petani dengan mendorong ketertarikan generasi muda terhadap dunia pertanian. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi modern yang diklaim lebih efisien. "Selain itu, Pemkab juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani sesuai e-RDKK yang telah diusulkan," ujarnya.

Keputusan untuk menaikkan HPP gabah merupakan respons langsung terhadap evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait kebutuhan petani. Pemerintah menyadari bahwa fluktuasi harga pupuk dan biaya produksi lainnya berdampak signifikan terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, peningkatan HPP ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan para petani tetap terjaga.

Sejalan dengan program Presiden RI Prabowo Subianto menuju swasembada pangan, Helmi menambahkan, “Kemitraan dengan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) perlu diperkuat. Kami mendorong agar Kelembagaan Ekonomi bagi Petani (KEP) dibentuk sebagai badan hukum seperti koperasi. Harapannya, ini bisa menjadi mitra sekaligus lembaga yang berfungsi optimal dalam penyediaan sarana pertanian.”

Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan fasilitas guna menampung hasil panen gabah dari Bojonegoro dan sejumlah kabupaten lainnya. “Sejak tahun 2023, Bulog telah memiliki fasilitas penggilingan padi di Desa Kunci, Kecamatan Dander,” ujarnya.

Ferdian juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024, fasilitas penggilingan Bulog mampu memproses hingga 120 ton gabah per hari. “Dengan kenaikan harga HPP ini, Bulog diharapkan mampu menyerap lebih banyak hasil panen gabah, terutama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kami juga membuka kesempatan bagi petani untuk menjual langsung gabahnya ke Bulog dengan syarat tertentu,” terangnya.

Rencana peningkatan penyerapan ini juga diawali dengan sinergi kuat antara Bulog, pemerintah daerah, dan Persatuan Penggilingan Padi Indonesia. Hal ini diharapkan bisa menjawab tantangan besar dalam memenuhi target penyerapan gabah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Bulog Bojonegoro juga terus mengusulkan penambahan sarana dan prasarana guna memperluas kemampuan penyerapan gabah lebih banyak lagi. Ini sejalan dengan upaya mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam proses penyerapan hasil pertanian.

Diharapkan dengan adanya kenaikan HPP gabah ini, kesejahteraan petani dapat terjamin. Dukungan dari seluruh pihak terkait tentu menjadi kunci utama dalam merealisasikan swasembada pangan nasional dan menjadikan pertanian sebagai sektor ekonomi yang lebih modern dan efisien di Bojonegoro.