JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Danantara Indonesia melakukan pertemuan intensif dengan Komisi XI DPR membahas strategi subsidi dan kompensasi APBN 2025.
Pertemuan ini digelar tertutup untuk menjaga kerahasiaan pembahasan yang bersifat strategis.
Rapat Tertutup Demi Pembahasan Strategis
Pertemuan kerja antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Danantara Indonesia dengan Komisi XI DPR baru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, meski sebelumnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB.
Rapat ini dihadiri 17 anggota Komisi XI DPR dari tujuh fraksi, dibuka oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dalam pembukaan, Misbakhun meminta masukan anggota DPR terkait format rapat, apakah harus terbuka atau tertutup, mengingat materi yang dibahas bersifat strategis.
“Mengenai posisi rapat hari ini saya butuh masukan apakah rapat ini diadakan secara terbuka atau tertutup, karena banyak hal strategis yang sedang kita bicarakan,” ungkap Misbakhun. Para anggota akhirnya menyepakati rapat diselenggarakan secara tertutup. Misbakhun pun menegaskan keputusan tersebut sebelum mengetuk palu.
Keputusan rapat tertutup ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan diskusi yang mencakup skema subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025. Dengan demikian, publik tidak dapat memantau jalannya rapat secara langsung, namun pembahasan tetap berjalan intensif di ruang kerja Komisi XI DPR.
Kehadiran Pihak Terkait
Rapat ini dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria yang juga menjabat COO Danantara.
Selain itu, beberapa eselon I Kemenkeu turut hadir, serta sejumlah direktur utama BUMN. Di antaranya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin.
Kehadiran para pejabat tinggi BUMN ini menegaskan pentingnya pembahasan mengenai subsidi dan kompensasi, khususnya yang terkait dengan energi dan sektor strategis lainnya. Diskusi dilakukan secara mendalam mengenai alokasi belanja subsidi serta skema kompensasi agar tetap sejalan dengan target APBN 2025.
Fokus Pembahasan Subsidi dan Kompensasi
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan APBN 2026, outlook belanja subsidi pada APBN 2025 tercatat sebesar Rp288,1 triliun, yang mencakup subsidi energi dan nonenergi. Untuk APBN 2026, belanja subsidi direncanakan naik menjadi Rp318,9 triliun.
Hingga akhir Oktober 2025, realisasi belanja subsidi energi dan nonenergi telah mencapai Rp194,9 triliun.
Sementara itu, anggaran kompensasi telah terealisasi sebesar Rp120 triliun, sehingga total pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi mencapai Rp315 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya peran subsidi dan kompensasi dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Signifikansi Rapat dan Langkah Kedepan
Rapat tertutup ini diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis yang jelas terkait penyaluran subsidi dan kompensasi. Pembahasan yang melibatkan Menkeu, CEO Danantara, serta jajaran direktur utama BUMN menjadi forum koordinasi penting untuk menyesuaikan skema belanja dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, rapat ini juga memberikan kesempatan bagi Komisi XI DPR untuk mendapatkan masukan langsung dari pihak eksekutif dan BUMN terkait prioritas anggaran. Dengan koordinasi yang lebih intens, diharapkan kebijakan subsidi dan kompensasi dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.
