JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya pedoman kerja sama fasilitas penimbangan kendaraan sebagai upaya memperkuat keselamatan dan efisiensi dalam sistem logistik nasional.
Program ini bertujuan menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pengelola kawasan industri, pelabuhan, serta terminal barang untuk menjamin distribusi barang lebih andal dan aman.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menyatakan bahwa pedoman ini menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan. Kerja sama ini melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dengan pengelola kawasan di seluruh provinsi.
Menurut Toni, pengoperasian fasilitas penimbangan kendaraan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mencegah kerusakan jalan dan infrastruktur akibat kelebihan muatan sekaligus menekan risiko kecelakaan, kemacetan, dan peningkatan emisi gas buang.
Penyusunan Pedoman Kerja Sama dan Standar Operasional
Kemenhub sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur bentuk, struktur, dan mekanisme kerja sama antara BPTD dan pengelola kawasan.
Pedoman ini juga mengatur pelaporan data secara nasional melalui sistem jembatan timbang online, sehingga seluruh operasi penimbangan terintegrasi dan dapat dipantau secara real time.
Selain itu, rapat teknis menghasilkan draft awal pedoman perjanjian kerja sama, daftar isu dan masukan teknis, serta rekomendasi model implementasi awal (pilot project) di kawasan strategis. Tujuannya agar pengawasan kendaraan bermuatan berat menjadi lebih efektif dan prosedur operasional di lapangan lebih seragam.
Sinergi lintas sektor ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk menurunkan angka over dimension over loading (ODOL), yang menjadi prioritas nasional. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan bagi penegakan hukum secara konsisten dan transparan.
Kawasan Industri Sebagai Gerbang Penegakan Hukum
Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik, Tory Damantoro, menekankan bahwa reformasi logistik dimulai dari gerbang kawasan industri.
Kawasan ini kini menjadi titik utama penegakan standar muatan dan prosedur operasional. Setiap muatan wajib ditimbang, dilengkapi sertifikat muatan digital, dan mengikuti standardisasi unit muatan, termasuk palet, kemasan, dan kepadatan.
Sistem pengawasan menggunakan teknologi modern seperti ANPR, CCTV, dan pusat data terpadu. Jalan raya berfungsi sebagai lokasi cek ulang, sehingga pengawasan kendaraan barang menjadi lebih efektif.
Dengan pendekatan ini, keselamatan dan efisiensi logistik dapat meningkat, sekaligus mengurangi potensi kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan over muatan.
Tory menambahkan, prosedur ini tidak hanya meningkatkan keamanan jalan, tetapi juga membantu perusahaan logistik memenuhi standar nasional dan internasional dalam pengelolaan barang. Integrasi digital menjadi kunci keberhasilan pengawasan kendaraan bermuatan berat di seluruh kawasan industri dan pelabuhan.
Manfaat Bagi Sistem Logistik Nasional
Dengan adanya pedoman kerja sama ini, pemerintah menargetkan efisiensi operasional logistik, mengurangi biaya perbaikan infrastruktur, serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan ODOL.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat keandalan rantai pasok nasional sehingga distribusi barang dapat berjalan lebih lancar dan aman.
Selain itu, pedoman ini menjadi rujukan bagi pengelola kawasan dalam menerapkan standar operasional dan integrasi data.
Hal ini memastikan seluruh muatan yang melewati kawasan industri, pelabuhan, dan terminal barang mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, menciptakan sistem logistik yang berkelanjutan dan aman.
Kemenhub menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan efisien. Dengan dukungan teknologi, pengawasan yang lebih modern, serta pedoman yang jelas, sistem logistik nasional dapat menghadirkan manfaat optimal bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
