JAKARTA - DPRD Jember mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengembangkan industrialisasi kopi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah bagi petani lokal.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyerap hasil panen, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan masyarakat Bumi Pandalungan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono menilai pembangunan pabrik pengolahan kopi serta keterlibatan investor menjadi kunci agar produksi kopi lokal bisa dimanfaatkan secara optimal di daerah sendiri.
“Kami ingin pemerintah daerah aktif menjembatani investor agar produksi kopi lokal bisa diserap di daerah sendiri. Jangan sampai hasil panen petani justru dibawa ke wilayah lain,” ujar Hanan.
Produksi Kopi Meningkat, Namun Harga Tak Stabil
Setiap tahun, volume produksi kopi petani Jember terus meningkat. Hasil panen tahun 2025 diperkirakan menembus 15.000 ton, lebih tinggi dibandingkan sekitar 11.000 ton pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, kenaikan produksi belum diimbangi stabilitas harga di tingkat petani. Rantai distribusi yang panjang membuat selisih harga bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
“Kalau rantainya bisa dipangkas, petani tentu akan lebih diuntungkan,” kata Hanan. Masalah harga kopi menjadi tantangan tahunan. Saat panen raya, harga kopi robusta sempat mencapai Rp79.000 per kilogram, tetapi kemudian turun drastis hingga Rp44.000 per kilogram.
Petani kecil yang minim modal terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah, sehingga manfaat produksi tinggi tidak sepenuhnya dirasakan.
Saat ini, harga kopi di tingkat petani kembali naik sekitar Rp70.000 per kilogram, namun stabilitas nilai jual tetap menjadi perhatian. Menurut Hanan, keberadaan pabrik pengolahan di Jember akan menekan perbedaan harga antara musim panen dan non-panen, sehingga pendapatan petani lebih konsisten.
Pemerintah Dorong Kebijakan Stabilitas Harga
DPRD Jember bersama pemerintah daerah telah membahas kebijakan stabilisasi harga kopi. Tujuannya agar petani bisa naik kelas dan tidak tergantung pada tengkulak. Intervensi pemerintah dianggap penting untuk meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi harga.
“Intervensi pemerintah diperlukan agar petani tidak terus dirugikan akibat permainan harga dan ketergantungan pada tengkulak,” ujar Hanan. Dengan kebijakan ini, diharapkan rantai distribusi menjadi lebih efisien, sekaligus memberikan peluang bagi petani memperoleh margin yang lebih adil.
Sinergi Investor, Pabrik, dan Petani
Peningkatan nilai ekonomi kopi lokal membutuhkan sinergi antara investor, pabrik pengolahan, dan petani. Kehadiran investor bukan sekadar menambah modal, tetapi juga membawa teknologi pengolahan dan akses pasar yang lebih luas.
Pabrik pengolahan kopi di Jember menjadi ujung tombak agar produk lokal tidak hanya dikirim mentah, tetapi juga diproses menjadi barang bernilai jual tinggi.
Hanan menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan hasil panen petani tetap di daerah dan diolah secara profesional. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Jika implementasinya berhasil, Jember bisa menjadi pusat kopi yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
DPRD Jember berharap semua pihak, baik pemerintah, investor, maupun petani, dapat bekerja sama membangun ekosistem kopi yang berkelanjutan. Dengan begitu, potensi ekonomi dari sektor kopi dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat di Bumi Pandalungan.
