JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan perlunya perhatian lebih bagi pekerja Indonesia di luar negeri, khususnya di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja, Keo Remy, Pigai menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 130 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 orang dilaporkan menjadi korban penipuan daring.
“Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah, utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu,” jelas Pigai.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri, terutama di negara tujuan utama tenaga kerja.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi lebih luas untuk memastikan hak-hak pekerja Indonesia terpenuhi, termasuk memberikan akses informasi, bantuan hukum, dan koordinasi dengan instansi lokal. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap risiko pekerja menjadi korban pelanggaran hukum dapat diminimalkan.
Kerja Sama Peningkatan Kapasitas HAM
Selain membahas isu pekerja, Pigai juga menjajaki kerja sama peningkatan kapasitas HAM dengan Kamboja. Fokus kerja sama ini mencakup upaya bersama menciptakan perdamaian dan mempersiapkan forum pertemuan menteri urusan HAM di kawasan Asia Pasifik yang akan digelar di Indonesia pada 2026.
“Salah satu yang kami bahas adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan,” ujar Pigai.
Forum ini nantinya akan menjadi wadah bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, dan membahas isu-isu hak asasi yang membutuhkan perhatian bersama.
Kerja sama seperti ini diharapkan memperkuat kapasitas institusi HAM di kawasan dan mendorong standar perlindungan hak asasi manusia yang lebih tinggi. Dengan pendekatan kolaboratif, masalah-masalah strategis dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Hubungan Strategis Indonesia dan Kamboja
Pertemuan Pigai dengan Keo Remy menegaskan posisi Kamboja sebagai sahabat dekat Indonesia dengan sejarah panjang kerja sama dan upaya perdamaian. Pigai menekankan bahwa pertemuan ini bersifat strategis untuk memperkuat hubungan kedua negara dalam bidang HAM.
“Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM. Ke depan saya akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri lain di kawasan ASEAN dan selanjutnya juga Asia Pasifik,” ujar Pigai.
Dengan pendekatan diplomasi HAM ini, Indonesia berharap dapat memperluas pengaruhnya dalam mempromosikan hak asasi di tingkat regional dan internasional.
Keo Remy juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pigai. Menurutnya, kunjungan ini menegaskan posisi HAM sebagai isu penting dan strategis yang harus menjadi perhatian bersama.
“Suatu penghargaan luar biasa, dua pimpinan institusi HAM Indonesia dan Kamboja bertemu. Apresiasi saya juga karena komitmen Menteri HAM mendukung keadilan dan HAM,” kata Remy.
Komitmen Tindak Lanjut dan Forum Tingkat Tinggi
Menteri HAM Kamboja menyatakan kesediaannya untuk mendukung persoalan pekerja WNI dan berpartisipasi dalam forum tingkat tinggi antarmenteri HAM di Indonesia. Kesepakatan ini menekankan pentingnya kolaborasi regional dalam menangani isu HAM dan perlindungan tenaga kerja.
“Termasuk persoalan tenaga kerja yang disampaikan tadi, kami sangat terbuka berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan tenaga kerja terkait persoalan ini. Kami tentu akan membantu dengan maksimal,” ujar Remy.
Pendekatan ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk mendorong peradaban HAM di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto.
Kehadiran delegasi ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memastikan implementasi kerja sama HAM dan perlindungan pekerja berjalan efektif. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya memperkuat diplomasi bilateral, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama regional dalam isu HAM dan tenaga kerja.
