JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya agar seluruh rumah sakit, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), tidak lagi menolak pasien yang membutuhkan pelayanan medis.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang sempat ditolak di beberapa rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.
Menurut Puan, kejadian tersebut menjadi perhatian serius DPR RI. Pihaknya akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur kesehatan di rumah sakit, termasuk mekanisme penanganan pasien yang kritis. “Jadi, jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian yang serupa,” kata Puan.
Puan juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja rumah sakit, khususnya yang berlokasi di daerah dengan keterbatasan fasilitas.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan tidak ada warga yang luput dari pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesiapan rumah sakit menghadapi kondisi darurat.
Pemerintah Memerintahkan Audit Rumah Sakit Papua
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus ini dengan serius melalui arahan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.
Audit ini bertujuan untuk meninjau sistem dan prosedur pelayanan kesehatan yang selama ini diterapkan, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang menyebabkan pasien ditolak.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, telah diperintahkan untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan bantuan langsung.
“Perintah presiden adalah segera melakukan perbaikan audit internal, mengumpulkan rumah sakit, termasuk pejabat-pejabat terkait di Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta,” jelas Tito.
Langkah audit ini dianggap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rumah sakit dalam menangani kasus-kasus darurat. Pemerintah juga berharap hasil audit dapat menjadi acuan bagi perbaikan prosedur pelayanan pasien di seluruh wilayah, sehingga kasus penolakan pasien tidak terulang di masa mendatang.
Menteri Kesehatan Turun Langsung ke Lapangan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini secara cepat.
Bersama tim dari Kemendagri, ia telah berada di Jayapura untuk memimpin audit rumah sakit secara langsung, mengevaluasi prosedur pelayanan, fasilitas, serta kesiapan tenaga medis dalam menangani pasien kritis.
Audit ini tidak hanya menyoroti rumah sakit milik pemerintah, tetapi juga mencakup rumah sakit swasta yang beroperasi di Papua. Pemeriksaan menyeluruh bertujuan untuk memastikan seluruh rumah sakit memiliki standar pelayanan yang sama, termasuk prosedur penanganan ibu hamil dan pasien dengan kondisi darurat lainnya.
Selain itu, Kemenkes menekankan pentingnya koordinasi antar-institusi, mulai dari rumah sakit hingga dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, untuk menciptakan sistem penanganan pasien yang cepat dan tepat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah 3T, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat agar tidak ada pasien yang luput dari perawatan.
Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Nasional
Kasus di Papua menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, khususnya di daerah terpencil. Evaluasi, audit, dan pembenahan prosedur diharapkan dapat mencegah terulangnya penolakan pasien di masa depan.
Puan Maharani menekankan peran strategis DPR dalam memastikan kebijakan kesehatan dijalankan secara efektif. Dukungan legislatif diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Dengan audit yang komprehensif, perbaikan prosedur, serta koordinasi antara rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat, pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan menjadi lebih cepat, merata, dan aman.
Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk menjamin hak setiap warga mendapatkan pelayanan medis berkualitas, tanpa terkecuali, di seluruh pelosok tanah air.