JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa target pembangunan 150 batalion per tahun bertujuan menjaga kepentingan nasional, bukan untuk ambisi teritorial.
Menurutnya, penguatan kekuatan militer ini difokuskan untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi aset strategis negara.
Sjafrie menyampaikan hal ini di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, menekankan bahwa pembangunan batalion dilakukan semata-mata untuk memperkuat pengamanan nasional.
“Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pertahanan, sekaligus memastikan kesiapan TNI menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Dengan adanya batalion baru, kemampuan pengamanan wilayah dan aset penting negara dapat lebih optimal.
Penekanan pada Perlindungan Industri Strategis
Sjafrie menekankan bahwa pembangunan batalion juga ditujukan untuk menjaga industri strategis yang memiliki kedaulatan negara. Salah satu fokus utama adalah kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi aset vital nasional.
“Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Saat ini, kita memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang disebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas Menhan. Penempatan batalion di lokasi strategis memastikan bahwa pengamanan aset vital seperti kilang minyak berjalan efektif.
Selain itu, Sjafrie menegaskan bahwa penugasan TNI untuk menjaga kilang minyak bukan semata-mata bentuk operasi militer konvensional, tetapi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Penempatan ini membantu mengantisipasi risiko dan gangguan yang mungkin terjadi pada fasilitas penting, menjaga produksi energi, serta memastikan kelangsungan pasokan nasional.
Operasional TNI dan Pengawasan Intelijen Strategis
Sjafrie mengungkapkan bahwa penugasan baru terhadap TNI AD untuk menjaga kilang minyak BUMN akan mulai dilaksanakan pada Desember. Pengamanan ini akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk mengetahui potensi ancaman sejak dini.
“BAIS akan memberikan informasi yang dibutuhkan agar kita bisa mengantisipasi potensi ancaman dan melakukan pengamanan fisik dengan tepat,” ujar Menhan. Pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara operasi militer, pengamanan aset, dan pengawasan intelijen dalam menjaga keamanan nasional.
Dengan adanya pemantauan intelijen yang kontinu, TNI dapat menyesuaikan strategi pengamanan dan meningkatkan efektivitas operasional di lapangan. Langkah ini sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.
Target Strategis dan Kepentingan Jangka Panjang
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa target pembangunan batalion ini merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang TNI. Upaya ini memastikan kemampuan pertahanan negara tetap kuat, terstruktur, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Pembangunan 150 batalion per tahun merupakan langkah sistematis untuk memperkuat pertahanan nasional, menjaga industri strategis, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Selain itu, penguatan kapasitas TNI juga berdampak positif pada stabilitas politik dan ekonomi, karena keamanan aset vital berkontribusi pada kelangsungan pembangunan nasional.
Sjafrie menekankan pentingnya persepsi publik yang tepat terhadap pembangunan ini. Ia berharap masyarakat memahami bahwa langkah ini bukan untuk ekspansi wilayah, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional.
Dengan strategi yang matang dan sinergi berbagai pihak, target pembangunan batalion diharapkan dapat tercapai secara optimal dan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
