JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendorong penguatan keselamatan penerbangan di Papua melalui peningkatan standar operasional dan fasilitas navigasi.
Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik, sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat agar transportasi udara tetap aman dan andal.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Penguatan pengawasan teknis menjadi prioritas, termasuk memastikan sertifikasi dan standar layanan di bandara dan maskapai berjalan sesuai ketentuan.
Langkah ini juga menargetkan peningkatan integritas operasional penerbangan perintis penumpang dan kargo sebagai urat nadi konektivitas di wilayah yang memiliki keterbatasan transportasi darat dan laut.
Untuk mendukung pengawasan, Kemenhub menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sentani.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah, membahas prosedur pengawasan, hingga memperkuat kesiapan armada di seluruh enam provinsi Papua. Dengan standar operasional yang jelas, pelayanan penerbangan diharapkan semakin konsisten, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penerbangan Perintis sebagai Pilar Konektivitas
Penerbangan perintis penumpang dan kargo memainkan peran sentral dalam menjaga mobilitas masyarakat Papua. Koordinator wilayah perintis ditetapkan berdasarkan evaluasi kebutuhan, tingkat keterisolasian, dan efektivitas subsidi agar layanan benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.
Program subsidi pengangkutan BBM untuk bandara tanpa depo menjadi salah satu instrumen utama. Hal ini memastikan distribusi logistik, akses pangan, dan layanan kesehatan tetap terjaga, sekaligus memfasilitasi ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Setiap rupiah subsidi diarahkan secara tepat sasaran, sehingga pelayanan perintis dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.
Selain itu, penerbangan perintis mendukung integrasi wilayah dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan keberadaan layanan udara yang andal, pemerintah berharap sektor perdagangan, pendidikan, dan kesehatan dapat lebih mudah menjangkau daerah terpencil.
Penerbangan perintis bukan sekadar moda transportasi, tetapi menjadi penghubung vital yang menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Papua.
Koordinasi dan Penguatan Kesiapan Pegawai
Rakorwil juga membahas berbagai materi strategis terkait efektivitas pengawasan penerbangan. Paparan mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini menjadi fokus awal, memastikan seluruh unit kerja memahami risiko operasional yang dapat memengaruhi penerbangan.
Hal ini mendorong koordinasi lintas sektor dalam mitigasi potensi gangguan, sehingga layanan tetap aman dan andal.
Materi tentang penanganan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dibahas secara mendalam.
Personel diajarkan alur pelaporan, prosedur penindakan awal, hingga mekanisme eskalasi kasus, agar setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan sesuai koridor hukum. Dengan pemahaman yang seragam, efektivitas pengawasan penerbangan di seluruh Papua dapat lebih terjaga.
Kesiapan pegawai menjadi elemen penting lain. Aspek kesehatan fisik dan mental dipandang sebagai bagian dari ekosistem keselamatan penerbangan. Pegawai yang prima dapat menjalankan tugas pengawasan dengan risiko operasional tinggi secara optimal, mendukung stabilitas dan keselamatan layanan penerbangan.
Dampak Positif bagi Masyarakat dan Ekonomi Lokal
Penguatan keselamatan dan koordinasi penerbangan di Papua diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan layanan penerbangan yang lebih aman dan andal, mobilitas penduduk meningkat, distribusi logistik lancar, dan akses ke fasilitas publik menjadi lebih mudah.
Hal ini juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Pengawasan yang diperkuat dan layanan perintis yang andal juga menjadi jaminan bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat berjalan lebih efisien, sementara masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dan peluang kerja.
Dengan begitu, transportasi udara tidak hanya menjadi moda perjalanan, tetapi menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat Papua.
Langkah strategis Kemenhub menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi udara yang aman, andal, dan inklusif.
Melalui koordinasi, peningkatan standar operasional, dan perhatian terhadap kesiapan pegawai, penerbangan di Papua diharapkan mampu menjawab tantangan geografis sekaligus menjadi tulang punggung konektivitas dan pembangunan daerah.
