JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, untuk membahas langkah strategis penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal.
Pertemuan ini digelar secara intensif dengan tujuan mengevaluasi kinerja satgas dan merumuskan rencana tindak lanjut bagi aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Langkah ini menjadi fondasi bagi upaya pemerintah memastikan setiap kegiatan pertambangan dan kehutanan berlangsung sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menteri Hingga Kepala Lembaga Hadir
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta jajaran penegak hukum dan militer.
Kehadiran Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan keseriusan pemerintah dalam penertiban aktivitas ilegal.
Selain itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga turut hadir untuk mengawal aspek pengawasan keuangan dan aset terkait kegiatan ilegal.
Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan koordinasi lintas sektor yang kuat dalam menjaga sumber daya alam dan meningkatkan tata kelola pertambangan.
Satgas Penertiban Kawasan dan Rencana Tindak Lanjut
Salah satu fokus rapat adalah mengevaluasi hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan serta merancang langkah-langkah strategis berikutnya.
Presiden menekankan perlunya koordinasi yang lebih efektif untuk menutup celah praktik ilegal di berbagai daerah, termasuk wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau aparat.
Strategi yang dibahas mencakup pemetaan kawasan rawan, penguatan pengawasan, serta penerapan teknologi untuk mendeteksi praktik ilegal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah kerugian negara, melindungi lingkungan, serta memastikan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan rakyat.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi, penegakan hukum, dan pemantauan berkelanjutan atas semua kegiatan kehutanan dan pertambangan.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga hukum, dan aparat militer diyakini mampu mengefektifkan upaya penertiban, sekaligus memberikan sinyal tegas terhadap pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Pemerintah berharap tindakan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat kedaulatan nasional, mendorong pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
