JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara tetap terkendali menjelang tahun anggaran baru, dengan fokus menjaga stabilitas fiskal agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi.
Komitmen ini disampaikan seiring meningkatnya tantangan global yang menuntut kehati-hatian lebih besar dalam mengelola belanja dan penerimaan negara.
Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin dan tetap berada dalam batas aman. Ia menekankan bahwa defisit masih terjaga dan tidak melewati ambang yang telah ditetapkan.
”Defisitnya masih aman di bawah 3 persen enggak usah takut saya langgar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” ujarnya.
Pemerintah menerapkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan optimalisasi pendapatan nonpajak. Upaya ini diikuti dengan penyempurnaan belanja agar seluruh prioritas strategis tetap berlangsung tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran.
Pengendalian pembiayaan juga dipertegas dengan tujuan menjaga stabilitas utang agar tidak menimbulkan beban di masa mendatang. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang cepat berubah.
Penguatan Kebijakan Sektor Komoditas Dalam Pembahasan
Dalam pembahasan bersama DPR, pemerintah turut menyoroti kebijakan di sektor komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan negara. Salah satu topik yang disoroti adalah usulan penajaman bea keluar untuk komoditas emas guna menutup celah perbedaan harga antara pasar domestik dan internasional.
Anggota Komisi XI DPR Anna Mu’awanah menekankan bahwa lonjakan harga emas perlu direspons hati-hati agar tidak menciptakan peluang arbitrase yang merugikan negara. Ia menilai penyesuaian aturan diperlukan agar stabilitas harga tetap terjaga.
”Harga emas melonjak sangat tajam. Pada kuartal pertama berada pada kisaran Rp2,8 juta per gram dan sekarang sudah mendekati Rp 4 juta. Jika pemerintah tidak menyesuaikan Bea Keluar, harga emas dalam negeri berpotensi lebih murah dari harga global dan itu bisa memicu arus keluar emas yang tidak terkendali,” tegas Anna.
Selain emas, kebijakan serupa juga dibahas untuk komoditas batu bara. Pemerintah menilai bahwa penajaman bea keluar dapat menjaga pasokan bagi industri domestik serta meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar dalam negeri dan optimalisasi kontribusi terhadap pendapatan negara.
Kementerian Keuangan bersama instansi teknis sedang merumuskan skema bea keluar yang lebih komprehensif. Rencana tersebut diperkirakan mencakup tarif progresif sesuai kategori produk dan level harga. Mekanisme seperti ini disusun agar tujuan kebijakan tercapai tanpa menimbulkan distorsi yang dapat mengganggu pasar.
Sejumlah kajian awal menunjukkan adanya potensi penerimaan tambahan bernilai signifikan dari pemberlakuan bea keluar emas, bergantung pada pergerakan harga global. Pemerintah memandang potensi ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi fiskal.
Proyeksi Makro dan Arah Kebijakan Anggaran Mendatang
Dari sisi makroekonomi, pemerintah mengadopsi proyeksi yang lebih optimistis sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran yang lebih tinggi, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung target tersebut melalui alokasi belanja yang lebih terukur.
Perkiraan pemerintah serta lembaga riset menempatkan potensi pertumbuhan pada kisaran sekitar 5,2 persen hingga 5,8 persen. Sementara itu, lembaga lain termasuk bank sentral memberikan estimasi yang lebih konservatif, namun tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dan bertumbuh.
Menjaga defisit tetap berada di bawah ambang batas dianggap sebagai faktor penting untuk memastikan ruang fiskal tetap tersedia. Pemerintah menilai bahwa dengan ruang yang terjaga, berbagai program prioritas dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas.
Pendekatan fiskal yang disiplin juga menjadi fondasi bagi langkah strategis lain, termasuk reformasi sektor publik dan peningkatan kualitas belanja. Dengan kebijakan yang terukur, pemerintah berharap mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketahanan keuangan negara.
Pentingnya Disiplin Fiskal untuk Menjaga Ketahanan
Konsistensi pemerintah menjaga stabilitas anggaran menunjukkan bahwa fondasi fiskal berada dalam posisi yang semakin kokoh. Di tengah gejolak global dan volatilitas harga komoditas, kehati-hatian dalam pengelolaan belanja serta penguatan penerimaan menjadi kunci mengamankan pertumbuhan.
Dengan langkah yang terukur dan kerja sama antara pemerintah serta DPR, arah kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat. Keberlanjutan fiskal yang dijaga akan memastikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menghadapi berbagai risiko.
Pendekatan ini sekaligus menjadi pesan bahwa kehati-hatian fiskal tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
