JAKARTA - Kementerian Koperasi menyoroti dinamika yang muncul ketika koperasi mulai mendapatkan izin mengelola tambang, mineral, dan kebun sawit.

Keputusan tersebut memunculkan reaksi beragam dari berbagai pihak yang memantau perkembangan kebijakan. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan meningkatnya peran koperasi di sektor strategis.

Ferry menjelaskan bahwa telah ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak aturan pemberian kesempatan bagi koperasi mengelola tambang dan mineral.

Ia menilai gugatan tersebut menunjukkan bahwa masih ada kelompok tertentu yang ingin membatasi ruang gerak koperasi.

Selama ini, terdapat anggapan bahwa pengelolaan tambang terlalu besar untuk dijalankan koperasi, padahal aturan baru membuka peluang yang sebelumnya tidak tersedia.

Ia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan dasar hukum kuat melalui Peraturan Pemerintah sehingga koperasi mendapatkan legitimasi untuk masuk sektor pertambangan.

Kementeriannya juga sedang menyusun aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Ferry menambahkan bahwa semakin besar gerakan koperasi berkembang, semakin besar pula potensi munculnya pihak yang merasa terusik.

Peran Regulasi dalam Mendorong Tumbuhnya Koperasi

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru yang memberi koperasi prioritas dalam pengajuan wilayah izin usaha pertambangan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perubahan dari aturan sebelumnya sehingga ruang akses koperasi menjadi lebih besar.

Dengan kebijakan ini, koperasi dapat memperoleh wilayah izin sesuai batasan yang telah ditentukan secara teknis.

Setiap koperasi memiliki kesempatan memperoleh wilayah izin hingga batas tertentu yang mencerminkan kemampuan operasional mereka. Ferry menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan kesempatan setara bagi koperasi memasuki sektor mineral dan batu bara.

Ia percaya bahwa jika dikelola dengan profesional, manfaat ekonomi bagi anggota dapat meningkat signifikan.

Proses verifikasi legalitas dan keanggotaan koperasi menjadi langkah penting dalam memastikan hanya koperasi yang memenuhi syarat yang memperoleh prioritas. Kementerian terkait akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan koperasi sebelum izin diberikan.

Dengan demikian, aturan ini tidak hanya membuka peluang, tetapi juga memastikan kelayakan dan kredibilitas pengelolaannya.

Dinamika Penolakan dan Tantangan Implementasi

Penolakan terhadap penguatan koperasi bukanlah hal baru, termasuk dalam proses pembahasan Undang-Undang Perkoperasian yang beberapa kali gagal. Ferry melihat hal ini sebagai bukti adanya pihak yang tidak menginginkan koperasi berkembang terlalu besar.

Ia menyebut bahwa setiap upaya memperluas peran koperasi selalu menimbulkan reaksi dari kelompok yang merasa posisinya terancam.

Gugatan terhadap kebijakan tambang untuk koperasi dianggap sebagai salah satu bentuk upaya membatasi peningkatan kapasitas koperasi. Menurut Ferry, gugatan tersebut tidak akan menghentikan langkah pemerintah untuk memperluas ruang gerak koperasi.

Kementeriannya akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga agar implementasi aturan tetap berjalan.

Di sisi lain, koperasi yang ingin memanfaatkan peluang ini harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komitmen tertentu. Koperasi wajib memiliki wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi izin pertambangan.

Selain itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha dengan cakupan kegiatan di bidang mineral atau batu bara serta status badan hukum yang terverifikasi di database resmi.

Arah Penguatan Koperasi dalam Sektor Strategis

Keterlibatan koperasi dalam sektor pertambangan membawa peluang peningkatan kapasitas ekonomi anggota koperasi secara signifikan. Ferry menjelaskan bahwa semakin luas ruang yang diberikan kepada koperasi, semakin besar potensi pemerataan manfaat ekonomi yang bisa dicapai.

Ia menambahkan bahwa penguatan koperasi dapat memberi kontribusi positif bagi komunitas yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Pemerintah menilai bahwa regulasi baru ini bukan hanya memberi peluang bisnis, tetapi juga mengubah cara koperasi dipandang dalam pembangunan nasional. Dengan aturan yang semakin jelas, koperasi dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola sektor besar secara profesional.

Ferry optimistis bahwa implementasi kebijakan tersebut akan menghasilkan dampak positif apabila disertai pendampingan yang berkelanjutan.

Ke depan, kementerian akan terus menyusun pedoman tambahan untuk memastikan koperasi mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selain aspek regulasi, pemerintah mendorong koperasi meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola internal.

Dengan dukungan yang tepat, koperasi diharapkan mampu mengambil porsi lebih besar dalam sektor strategis dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.