JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini dapat memanfaatkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan secara menyeluruh. 

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, dari kalangan paling bawah hingga yang mampu, dengan klaim dan premi yang disesuaikan menurut kapasitas masing-masing. 

Pernyataan ini menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan sekadar untuk sebagian masyarakat, tetapi merupakan asuransi kesehatan yang inklusif dan fleksibel.

Menurut Dante, JKN dapat digunakan oleh siapa pun, termasuk perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat, meskipun jenis layanan dan mekanismenya dapat berbeda. 

“BPJS Kesehatan itu untuk semua rakyat Indonesia, baik dari lapisan yang paling rendah sampai yang tinggi, tentu kan dengan klaim dan preminya yang berbeda-beda,” ujarnya.

Program ini juga menghadirkan inovasi dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dante menjelaskan bahwa KRIS akan dibagi menjadi dua jenis, sehingga peserta dapat memilih layanan sesuai kebutuhan. 

Jika peserta ingin meningkatkan kualitas layanan ke kelas VIP, sistem top-up memungkinkan penyesuaian langsung di rumah sakit. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat tanpa mengurangi manfaat dasar yang dijamin BPJS Kesehatan.

Perbedaan Pandangan Antara Wamenkes dan Menkes

Pandangan Wamenkes berbeda dengan usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang sempat menyatakan bahwa program JKN sebaiknya lebih difokuskan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat mampu bisa memanfaatkan asuransi swasta. 

Dante menekankan bahwa pernyataan Menkes Budi dapat menimbulkan persepsi keliru. Banyak perusahaan besar yang tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang menandakan bahwa layanan ini tidak terbatas hanya untuk kelompok tertentu.

“Ini terpeleset, karena seperti yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, PLN saja kerja sama dengan BPJS Kesehatan, artinya boleh untuk semua,” kata Dante. 

Dengan pernyataan ini, Wamenkes menekankan bahwa BPJS Kesehatan tetap menjaga prinsip inklusivitasnya dan memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

Sistem kelas rawat inap yang dapat di-top-up juga menjadi alat untuk menyesuaikan layanan sesuai kemampuan finansial peserta. Langkah ini dinilai penting agar JKN tetap relevan sekaligus berkelanjutan. 

Menkes Budi menyatakan bahwa fokus pada masyarakat menengah ke bawah bisa menjaga sustainability sistem pembiayaan, namun Dante menekankan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan kelas rawat inap dan kerja sama dengan perusahaan swasta dapat memberikan solusi yang adil dan merata.

Kolaborasi dengan Asuransi Swasta untuk Keberlanjutan

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menandatangani kesepakatan mengenai integrasi manfaat atau combined benefit antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta. 

Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan sistem JKN sekaligus memberikan opsi lebih luas bagi masyarakat yang ingin meningkatkan cakupan layanan.

Sistem kombinasi ini memungkinkan peserta untuk tetap mendapatkan perlindungan dasar dari BPJS Kesehatan, sambil menambah manfaat melalui asuransi swasta jika diperlukan. 

Dengan demikian, masyarakat mampu memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing, tanpa mengurangi hak akses peserta yang bergantung pada BPJS Kesehatan sebagai asuransi utama.

Dante menilai langkah integrasi ini strategis dalam menghadapi tantangan pembiayaan program kesehatan nasional. 

Kelebihan sistem ini adalah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat menengah ke bawah yang paling membutuhkan perlindungan kesehatan, sekaligus memberikan pilihan tambahan bagi kalangan mampu yang ingin memperluas layanan.

Harapan Terhadap Sistem Kesehatan yang Inklusif

BPJS Kesehatan diharapkan menjadi payung asuransi yang inklusif, memberikan akses merata, dan mendukung sistem kesehatan nasional secara berkelanjutan.

Fleksibilitas dalam KRIS dan opsi top-up di rumah sakit, serta kolaborasi dengan asuransi swasta, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan program dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam.

Dengan sistem yang lebih adaptif, program JKN tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, tetapi juga memungkinkan pengaturan keuangan yang efisien, sehingga keberlanjutan program tetap terjaga. 

Dante menegaskan bahwa semua masyarakat berhak memperoleh manfaat dari BPJS Kesehatan, dan penyempurnaan sistem ini diharapkan menjadi solusi yang adil bagi semua lapisan.

Melalui mekanisme yang fleksibel dan kolaboratif, JKN berpotensi menjadi contoh sistem asuransi kesehatan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Hal ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program nasional.