JAKARTA - Pembangunan kantor legislatif dan yudikatif pada Tahap 2 Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang untuk memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa keberadaan perkantoran ini tidak hanya menegaskan posisi IKN sebagai ibu kota politik, tetapi juga mendukung efisiensi koordinasi pemerintahan. “Perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional,” ujar Basuki.
Selain memperkuat fungsi pemerintahan, pembangunan infrastruktur tahap kedua diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar. Peningkatan aksesibilitas melalui jalan, jembatan, dan terowongan utilitas turut membuka peluang investasi di kawasan IKN.
Langkah ini sejalan dengan target operasional penuh IKN pada 2028, yang diharapkan menjadi pusat kegiatan politik dan administrasi nasional.
Dalam konteks pembangunan nasional, proyek ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sarana publik modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Transformasi wilayah IKN menjadi ibu kota politik yang efisien akan meningkatkan daya tarik bagi para investor dan memperkuat posisi strategis IKN di kancah nasional maupun internasional.
Rangkaian Pekerjaan dan Paket Kontrak
Otorita IKN telah menandatangani sejumlah kontrak pembangunan kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari percepatan pembangunan pusat politik Indonesia.
Pekerjaan mencakup pembangunan jalan kawasan yudikatif, jalan kawasan pendukung inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A, dan kontrak manajemen konstruksi induk.
Selain jalan, proyek ini mencakup terowongan utilitas bawah tanah (multi utility tunnel), sistem mekanikal dan elektrikal, jalur pedestrian dan sepeda, serta jembatan pelengkung. Infrastruktur pendukung lainnya seperti box culvert, saluran drainase, dan dinding penahan tanah juga dibangun sebagai penguatan struktur dasar.
Pembangunan tahap kedua dibagi menjadi tiga kelompok kerja, yaitu kontrak tahun anggaran 2025, kontrak multiyears 2025–2027, dan kontrak multiyears 2026–2028.
Saat ini, beberapa paket pekerjaan di Kelompok 2 telah terkontrak, sedangkan 13 paket konstruksi lain termasuk perkantoran legislatif dan yudikatif masih dalam tahap tender. Pekerjaan ini direncanakan dimulai pada akhir November 2025, sehingga pembangunan IKN dapat berjalan sesuai jadwal.
Fokus pada Kualitas, Estetika, dan Keberlanjutan Lingkungan
Manajemen konstruksi induk menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan seluruh proyek di IKN berjalan lancar. Nilai kontrak ini mencakup perencanaan, harmonisasi desain, integrasi pelaksanaan, dan pengelolaan indikator kinerja.
Basuki menegaskan bahwa seluruh penyedia jasa wajib mengutamakan kualitas dan estetika pembangunan, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Otorita IKN akan melakukan supervisi setiap saat,” katanya.
Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif memiliki panjang 6,418 km dengan nilai Rp1,9 triliun dan direncanakan selesai pada Desember 2027. Sementara itu, Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A sepanjang 5,399 km bernilai Rp1,1 triliun dan dijadwalkan rampung pada November 2027.
Paket manajemen konstruksi induk senilai Rp8,5 miliar mencakup koordinasi teknis, integrasi desain, dan pengawasan kualitas pelaksanaan di seluruh proyek.
Selain itu, pembangunan infrastruktur modern ini bertujuan mempermudah mobilitas pegawai dan masyarakat, menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman, serta meningkatkan konektivitas antara perkantoran legislatif, yudikatif, dan kawasan inti pemerintahan.
Fokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan menjadi tolok ukur keberhasilan proyek ini.
Dampak Ekonomi dan Peluang Investasi di Sekitar IKN
Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada fungsi administratif, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur baru mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat sektor konstruksi, dan membuka peluang bisnis di sekitar kawasan perkantoran.
Kehadiran fasilitas modern di IKN juga meningkatkan daya tarik investasi, termasuk sektor properti dan jasa penunjang pemerintahan.
Keberadaan perkantoran legislatif dan yudikatif memudahkan koordinasi antar lembaga pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional.
Dengan akses jalan, terowongan utilitas, dan fasilitas publik yang terintegrasi, IKN dapat menjadi contoh ibu kota modern yang responsif terhadap kebutuhan administrasi dan warga.
Transformasi wilayah IKN menjadi pusat pemerintahan nasional juga diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Investasi dan pembangunan kawasan pendukung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, serta memberikan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang bagi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
