JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 269 Kepala Keluarga (KK) terdampak longsor di Cibeunying, Kecamatan Majenang,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, jumlah tersebut meliputi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun material longsor maupun yang tinggal di kawasan risiko tinggi.
Berdasarkan analisis Badan Geologi, wilayah sekitar lokasi longsor masih berpotensi terjadi gerakan tanah susulan.
Data morfologi memperlihatkan kawasan ini merupakan perbukitan dengan kemiringan landai hingga curam, dengan tanah pelapukan tebal, cokelat, gembur, lepas, dan jenuh air hingga lebih dari 10 meter.
BNPB menekankan bahwa relokasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi keharusan untuk melindungi keselamatan warga. Persiapan lahan relokasi menjadi perhatian utama agar risiko bencana tidak terulang.
Kondisi tanah yang rapuh dan potensi gerakan tanah menengah menjadikan langkah mitigasi seperti relokasi dan pembangunan hunian sementara sangat penting. Hal ini juga memperkuat koordinasi BNPB dengan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kesiapan lokasi relokasi bagi warga terdampak.
Persiapan Lahan Relokasi dan Keamanan Warga
Suharyanto mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyiapkan lahan relokasi, yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari lokasi terdampak. Lahan baru ini telah melalui survei Badan Geologi untuk memastikan tingkat potensi risiko bencana.
“Pastikan telah disurvei oleh Badan Geologi untuk tingkat potensi risiko bencananya. Jangan sampai kejadian yang sama berulang di lokasi yang baru,” tegas Suharyanto.
BNPB menegaskan bahwa prioritas utama adalah keamanan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.
Proses pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi penuh bersama aparat daerah dan instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan fasilitas dasar di lokasi relokasi, termasuk akses jalan, air bersih, dan sarana listrik.
Langkah-langkah mitigasi tambahan, seperti monitoring retakan tanah, penataan drainase, dan penguatan lereng, menjadi bagian dari strategi BNPB untuk mencegah longsor susulan. Pemerintah daerah juga diminta melakukan sosialisasi kepada warga agar tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar wilayah rawan.
Pembangunan Hunian Sementara dan Huntap
BNPB siap membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak yang lahan relokasinya telah siap. Huntara ini dirancang sebagai rumah tumbuh yang nantinya dapat dikembangkan menjadi hunian tetap (huntap).
Pembangunan akan melibatkan TNI dan Polri untuk mempercepat proses penataan hunian baru. “Huntara nanti BNPB yang akan membangun dibantu oleh TNI dan Polri. Kapan waktunya? Secepatnya,” kata Suharyanto.
Huntara ini akan dilengkapi fasilitas dasar agar warga dapat menempati hunian sementara dengan aman dan nyaman.
Dengan konsep rumah tumbuh, warga dapat menyesuaikan hunian sesuai kebutuhan keluarga. Pendekatan ini juga diharapkan mempercepat proses transisi dari hunian sementara ke hunian tetap tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari warga terdampak.
Selain itu, BNPB menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan logistik, peralatan, dan tenaga kerja tersedia tepat waktu. Pembangunan huntara dan huntap menjadi solusi jangka panjang bagi mitigasi bencana di wilayah rawan longsor di Cilacap.
Koordinasi BNPB dengan Pemerintah Daerah
Dalam menangani dampak longsor, BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Relokasi, pembangunan hunian sementara, dan pengawasan keamanan lahan menjadi fokus utama. Tindakan cepat ini bertujuan mengurangi risiko korban jiwa akibat bencana susulan.
Selain itu, BNPB mendorong penyediaan fasilitas pendukung, termasuk akses transportasi, air bersih, dan sanitasi di lokasi relokasi. Pemerintah daerah juga diminta melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkala agar langkah mitigasi dapat diterapkan lebih efektif.
Langkah-langkah ini menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya sekadar penanggulangan pasca-kejadian, tetapi juga mitigasi dan pencegahan. Relokasi warga, pembangunan huntara, dan koordinasi lintas instansi menjadi strategi utama BNPB untuk menjaga keselamatan masyarakat di Cilacap.
