JAKARTA - Sertifikat tanah ganda masih menjadi masalah yang menimbulkan kebingungan hukum dan risiko bagi pemilik tanah.
Kasus sengketa kepemilikan yang muncul baru-baru ini menunjukkan bahwa sebidang tanah dapat memiliki lebih dari satu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, baik bagi pemilik lama maupun investor, serta berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di sektor properti.
Dalam beberapa kasus, pemilik sah yang memiliki SHGB dan akta pengalihan hak sah mengalami kekalahan dalam putusan pengadilan karena sertifikat lain muncul dan diakui.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa sertifikat yang sah bisa “tertindih” atau ganda. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan mendorong pihak berwenang meninjau sistem pertanahan untuk mengurangi risiko sengketa di masa depan.
Selain itu, kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa tumpang tindih sertifikat tidak hanya disebabkan kesalahan administrasi, tetapi juga faktor historis, hukum, dan kurangnya integrasi sistem pertanahan secara digital. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah agar kepemilikan tanah lebih jelas dan aman bagi masyarakat.
Faktor Penyebab Sertifikat Ganda
Salah satu penyebab utama munculnya sertifikat ganda adalah adanya sertifikat lama, seperti kategori KW 4, 5, dan 6, yang diterbitkan sebelum sistem digital diterapkan.
Pada masa itu, sertifikat tanah tidak dilengkapi peta kadastral terperinci, sehingga rawan terjadi tumpang tindih kepemilikan. Tanpa data digital, pengawasan administratif menjadi terbatas dan konflik kepemilikan lebih mudah muncul.
Selain itu, putusan pengadilan yang saling bertentangan juga dapat menimbulkan sertifikat ganda. Misalnya, putusan PTUN tingkat pertama mungkin memerintahkan pembatalan sertifikat lama dan penerbitan sertifikat baru.
Namun, proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali oleh pihak tergugat dapat membatalkan putusan sebelumnya. Akibatnya, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas, sehingga masyarakat dan investor berisiko menghadapi sengketa.
Upaya pencegahan dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung, yang diharapkan dapat mencegah putusan pengadilan yang saling bertentangan.
Dengan koordinasi lebih baik, tumpang tindih hak atas tanah dapat diminimalkan, sehingga kepemilikan tanah lebih aman dan sistem pertanahan lebih transparan.
Langkah Pemilik Tanah Menghadapi Sertifikat Ganda
Pemilik tanah yang menemukan sertifikat ganda disarankan untuk segera melapor ke kantor pertanahan setempat. Proses verifikasi mencakup penelitian dokumen dan pengecekan status tanah di sistem pertanahan nasional.
Tujuannya adalah memastikan sertifikat yang dimiliki sah secara hukum dan menemukan bukti valid mengenai kepemilikan tanah.
Jika jalur administratif tidak membuahkan hasil, pemilik tanah dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menilai bukti dan menetapkan pemilik sah tanah tersebut.
Dalam beberapa kasus, salah satu sertifikat dibatalkan, dan catatan pertanahan diperbarui agar sesuai dengan kepemilikan sah. Proses ini penting agar konflik kepemilikan tidak berlarut-larut dan hak pemilik tanah terlindungi dari klaim pihak lain.
Pemerintah juga mendorong pemilik tanah memanfaatkan layanan pendampingan dan validasi dokumen dari kantor pertanahan.
Dengan penelitian lapangan dan pemeriksaan dokumen yang sistematis, risiko kesalahan administrasi dapat dikurangi. Hasilnya, pemilik tanah memperoleh kepastian hukum, sementara sistem pertanahan nasional tetap tertata dengan baik.
Digitalisasi Sistem Pertanahan dan Modernisasi
Digitalisasi kadastral menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN dalam upaya modernisasi pertanahan. Sistem digital memungkinkan integrasi sertifikat lama dan baru, sehingga potensi tumpang tindih dapat ditekan.
Program ini mencakup validasi dokumen, pemetaan ulang, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki basis data pertanahan.
Selain itu, digitalisasi mempermudah masyarakat memeriksa status tanah secara transparan. Sertifikat yang sah dapat langsung diverifikasi, sementara sertifikat bermasalah atau ganda dapat diberi keterangan khusus. Langkah ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan dan melindungi hak pemilik tanah sah.
Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, pengadilan, dan lembaga pertanahan, menjadi kunci agar sistem pertanahan modern dan terpercaya dapat terwujud. Dengan begitu, sengketa tanah berkurang, pemilik tanah memiliki kepastian hukum, dan sektor properti serta investasi dapat berkembang secara stabil.
