JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan Dana Jaminan Sosial. 

Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Diskusi Panel Nasional bertema “Kesesuaian dan Tantangan Implementasi Standar Akuntansi dalam Konteks Jaminan Sosial” yang digelar di Auditorium Djarum Pertamina Tower, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).

Forum ini menjadi sarana strategis untuk menelaah penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi lembaga jaminan sosial, sekaligus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan standar internasional dalam PSAK 117 (IFRS 17). 

Kegiatan dihadiri oleh jajaran BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, praktisi akuntansi, serta perwakilan regulator dan pemangku kepentingan terkait.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menekankan bahwa akuntansi bukan hanya soal laporan tahunan. “Setiap rupiah yang kami kelola mengandung amanah jutaan pekerja Indonesia yang harus kami pertanggungjawabkan dengan jujur dan terbuka,” ujarnya.

Sinergi Akademisi dan Praktisi Dorong Kualitas Informasi

Singgih Wijayana, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menyoroti pentingnya kolaborasi antara penyusun standar, regulator, akademisi, dan lembaga penyelenggara jaminan sosial. 

Menurutnya, sinergi ini dapat menghasilkan praktik akuntansi yang transparan dan profesional, sekaligus menjadi referensi internasional dalam pengelolaan jaminan sosial.

“Forum seperti ini memperkuat kolaborasi yang spesifik dan unik di Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan. Potensi masyarakat internasional untuk memahami praktik kita juga sangat tinggi,” jelas Singgih.

Ia menambahkan bahwa penerapan standar akuntansi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang akurat, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. Hal ini menjadi fondasi penting bagi lembaga yang mengelola dana publik dalam skala besar.

Peluncuran Buku Sebagai Wujud Literasi Keuangan

Sejalan dengan diskusi panel, BPJS Ketenagakerjaan juga merilis tiga buku terbaru karya Asep Rahmat Suwandha, yaitu Buku Pelaporan Keuangan Jaminan Sosial, Buku Pengendalian Operasional, dan Buku Current Risk.

Ketiga buku ini merupakan hasil pembelajaran internal lembaga dalam memperkuat pemahaman tentang akuntansi jaminan sosial. Selain itu, buku-buku tersebut diharapkan meningkatkan literasi keuangan publik dan menjadi acuan bagi regulator serta praktisi akuntansi di Indonesia.

Dengan adanya publikasi ini, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen tidak hanya dalam praktik operasional, tetapi juga dalam membangun pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Profesional

BPJS Ketenagakerjaan berharap forum ini menjadi pijakan penting bagi pembangunan sistem pelaporan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, lembaga ini menargetkan pengelolaan dana jaminan sosial yang lebih terpercaya dan berorientasi pada kepentingan pekerja.

Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga amanah publik yang harus dijaga integritasnya. 

Dengan penerapan standar akuntansi modern, BPJS Ketenagakerjaan memastikan setiap keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.