JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa hunian layak menjadi kunci dalam menciptakan kota yang tertata, aman, dan nyaman bagi warganya. 

Pernyataan ini disampaikannya saat rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Jakarta. Tito menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal atau rumah susun dapat menjadi solusi di kawasan padat penduduk, termasuk di ibu kota. 

Dengan hunian yang tertata, masyarakat tidak hanya memperoleh kenyamanan tempat tinggal, tetapi juga akses lebih mudah ke fasilitas publik, seperti ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, dan sarana sosial lainnya.

Tito menekankan bahwa pengembangan hunian vertikal juga berdampak pada efisiensi tata ruang dan menata kota dengan lebih sistematis. 

Model ini diyakini mampu menurunkan risiko permukiman kumuh dan membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur yang lebih merata. Ia menilai, selain aspek fisik, hunian yang layak juga menjadi dasar bagi terciptanya produktivitas masyarakat yang lebih tinggi.

Belajar dari Pengalaman Internasional

Mendagri menceritakan pengalamannya saat menempuh pendidikan dan mengamati tata kelola perumahan di Singapura dan Cina. Pada akhir 1990-an, kawasan perkotaan di kedua negara tersebut masih sangat padat. 

Namun, dengan pembangunan rumah susun dan hunian vertikal, kota-kota tersebut berhasil menata permukiman sekaligus memperbaiki kualitas hidup warganya.

Menurut Tito, pengalaman ini menjadi inspirasi untuk memperbaiki hunian di Jakarta. Ia menekankan bahwa perubahan perlu dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar program hunian layak diterima dan didukung. 

Semangat belajar dari praktik internasional tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang pro-rakyat.

Pengalaman Praktis Penataan Permukiman

Tito menyoroti pengalamannya saat menjabat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, ketika membantu Gubernur DKI Jakarta menertibkan permukiman kumuh di bantaran sungai.

Warga yang tinggal di kawasan padat dan rawan risiko dipindahkan ke rumah susun yang lebih layak. Proses relokasi ini melibatkan kerja sama pemerintah daerah, kepolisian, dan berbagai pihak terkait, sehingga masyarakat dapat menempati hunian yang lebih sehat dan aman.

Ia berharap partisipasi masyarakat terhadap program hunian layak semakin meningkat. Dengan lingkungan yang lebih sehat dan tertata, masyarakat diharapkan dapat lebih produktif, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 

Tito menegaskan bahwa hunian layak bukan sekadar program fisik, tetapi juga upaya membangun kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi Program Pro-Rakyat

Tito menekankan bahwa program hunian layak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pro-rakyat. 

Selain penyediaan hunian, program ini juga mencakup pembangunan tiga juta rumah, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, serta program ketahanan pangan.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan menyuarakan program ini kepada masyarakat. Semangat kolaborasi ini dinilai penting agar program pro-rakyat dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. 

Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta sejumlah pihak terkait dari kawasan padat penduduk Jakarta, menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat.

Dengan fokus pada hunian layak, pemerintah berharap warga tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga mendorong produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kota yang modern, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga.