JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pemberdayaan koperasi dalam sektor kelautan melalui pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN).

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi menjadi langkah konkret memperkuat ekosistem ekonomi maritim rakyat serta kemandirian energi di desa-desa pesisir.

Dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan SPBU nelayan milik KUD Bina Mina di Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Ferry menyampaikan bahwa kehadiran SPBU ini tidak hanya memberikan kemudahan akses bahan bakar bagi nelayan, tetapi juga menjadikan koperasi sebagai aktor utama dalam rantai nilai ekonomi kelautan.

“Pembangunan SPBU nelayan ini merupakan salah satu langkah nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim berbasis koperasi,” ujar Ferry dalam pernyataannya di Jakarta.

Ferry menambahkan, model SPBU nelayan berbasis koperasi akan dijadikan percontohan nasional sehingga nantinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mengelola SPBU Nelayan di berbagai wilayah pesisir Indonesia. 

Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan energi di sektor perikanan.

Menurut Menkop, sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama dari ekonomi biru berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi, pemerintah berharap kemandirian energi masyarakat pesisir meningkat, sekaligus kesejahteraan para nelayan dapat ditingkatkan.

Pembangunan SPBU Nelayan Capai Ratusan Unit di Berbagai Daerah

Hingga saat ini, tercatat 416 SPBU nelayan telah dibangun di seluruh Indonesia, dan 61 di antaranya dikelola langsung oleh koperasi. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 65 SPBU nelayan baru di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini.

Ferry menegaskan bahwa keberhasilan koperasi dalam mengelola SPBU nelayan telah terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggotanya serta masyarakat sekitar. 

Selain menyediakan bahan bakar dengan harga dan akses yang lebih terjangkau, keberadaan SPBU nelayan juga menumbuhkan aktivitas ekonomi baru di wilayah pesisir.

“Model pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung bagi anggota dan masyarakat sekitar,” ujar Ferry menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga meluncurkan Buku Pedoman Kemitraan Usaha SPBU Nelayan untuk Koperasi Nelayan. Buku ini disusun sebagai panduan nasional bagi koperasi agar dapat menjalankan kemitraan usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan bersama PT Pertamina Patra Niaga serta pemerintah daerah.

Panduan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi koperasi dalam membangun kemitraan profesional yang mendukung pengelolaan energi nasional.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program berbasis koperasi memiliki sistem tata kelola yang akuntabel serta memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi masyarakat.

Pertamina Tegaskan Komitmen Dukung SPBU Nelayan Berbasis Koperasi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen penuh mendukung seluruh program pemerintah dalam penyediaan energi bagi masyarakat, terutama nelayan di pesisir.

“Kami berikan layanan terbaik, baik dari sisi ketersediaan produk, kemudahan menjangkau, maupun kualitas yang terjamin,” kata Mars Ega.

Ia menjelaskan bahwa Pertamina juga berkewajiban menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis SPBU nelayan (SPBUN) agar dapat terus beroperasi secara mandiri. Selain berfungsi sebagai penyedia energi, SPBUN diharapkan bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal yang dikelola koperasi secara profesional.

Mars Ega juga menegaskan bahwa Pertamina siap mendukung pembangunan outlet-outlet baru di berbagai daerah pesisir. Program ini tidak hanya menjual bahan bakar jenis solar, tetapi juga akan menyediakan pelumas Pertamina yang dibutuhkan nelayan untuk perawatan kapal.

Menurutnya, kolaborasi antara Pertamina dan koperasi nelayan akan memperkuat distribusi energi nasional sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat kecil. 

“Kami ingin memastikan nelayan memiliki akses energi yang mudah, murah, dan berkualitas, sembari memperkuat koperasi sebagai mitra ekonomi utama,” tambahnya.

Penguatan Ekosistem Ekonomi Maritim Melalui Sinergi Nasional

Program SPBU nelayan berbasis koperasi merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi maritim nasional. Melalui keterlibatan koperasi, pemerintah berupaya membangun sistem ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berbasis gotong royong di sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran koperasi sebagai pengelola SPBUN menjadi simbol nyata dari upaya pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke wilayah pesisir. 

Dengan dukungan lintas sektor, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina Patra Niaga, diharapkan seluruh nelayan dapat merasakan manfaat dari sistem distribusi energi yang efisien.

Pemerintah juga menargetkan agar program ini menjadi fondasi dalam membangun ekonomi biru nasional sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. 

Dengan keterlibatan koperasi, kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut.

Melalui SPBU nelayan yang dikelola koperasi, semangat kemandirian energi, kolaborasi nasional, dan pemerataan kesejahteraan menjadi semakin nyata. Pemerintah optimistis bahwa penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan berdaulat.