JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan capaian penting dalam upaya kemandirian kesehatan nasional.
Ia menyampaikan bahwa 10 dari 14 antigen vaksin yang digunakan dalam program imunisasi kini sudah diproduksi di dalam negeri. Hal ini menandai langkah maju signifikan sejak pandemi Covid-19, yang mendorong pengembangan kapasitas produksi vaksin dan obat di Indonesia.
Budi menambahkan, jumlah perusahaan vaksin yang beroperasi di tanah air kini meningkat pesat. Sebelum pandemi, hanya terdapat satu produsen vaksin, sementara kini telah berkembang menjadi empat perusahaan yang mampu memproduksi berbagai jenis vaksin secara mandiri.
Keberhasilan ini tidak hanya mencakup vaksin, tetapi juga bahan baku obat terbesar. Sepuluh dari sepuluh bahan baku obat utama berhasil diproduksi di Indonesia, sementara delapan dari sepuluh produk obat berbasis biologi juga sudah diproduksi secara lokal.
Pencapaian ini memperkuat ketahanan kesehatan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor.
Fokus pada Pencegahan Penyakit Kronis
Selain memajukan produksi vaksin dan obat, Kemenkes juga menekankan penguatan layanan medis untuk pencegahan penyakit kronis.
Budi menjelaskan, program pengampuan penyakit prioritas, seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, menjadi fokus utama. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan pengobatan, tetapi juga perlindungan dari risiko penyakit serius.
Peningkatan ketersediaan peralatan medis modern menjadi bagian integral dari strategi ini. Teknologi seperti X-ray, CT scan, dan MRI kini telah masuk ke dalam database pemerintah, memungkinkan pemantauan dan analisis kesehatan secara lebih efisien. Budi menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mempercepat proses analisis data kesehatan, sehingga kualitas pelayanan medis meningkat secara signifikan.
Selain itu, integrasi data kesehatan ini diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, termasuk perencanaan kebijakan kesehatan, pengelolaan anggaran, dan pengendalian penyakit kronis.
Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Budi juga menyoroti keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjangkau 268 juta penduduk atau hampir seluruh penduduk Indonesia. Program ini memastikan masyarakat terlindungi secara finansial dari risiko kesehatan yang signifikan.
Setiap tahunnya, porsi belanja kesehatan melalui JKN mencapai sekitar Rp 640 triliun. Kenaikan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat jaminan sosial sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.
Selain itu, cakupan luas JKN memungkinkan pemerintah memanfaatkan data besar untuk merancang program kesehatan lebih tepat sasaran. Data ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kebutuhan obat, layanan medis, dan strategi pencegahan penyakit secara lebih efektif.
Transformasi Digital untuk Layanan Kesehatan Lebih Baik
Transformasi digital menjadi pilar penting dalam reformasi layanan kesehatan nasional. Dengan integrasi data vaksin, obat, dan layanan rumah sakit, pemerintah mampu meningkatkan efisiensi penanganan penyakit sekaligus menjamin distribusi sumber daya medis secara tepat.
Budi menekankan bahwa percepatan digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga memastikan sistem kesehatan lebih responsif. Data yang akurat memungkinkan intervensi cepat bila terjadi masalah kesehatan atau kekurangan obat di suatu wilayah.
Selain itu, transformasi digital mendukung pemantauan epidemiologi, pengembangan kebijakan berbasis bukti, dan perencanaan kebutuhan vaksin di masa mendatang. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang mandiri, tangguh, dan berbasis teknologi modern.
Secara keseluruhan, kombinasi kemandirian produksi vaksin dan obat, fokus pada pencegahan penyakit kronis, cakupan JKN yang luas, serta transformasi digital menjadi fondasi kuat menuju sistem kesehatan Indonesia yang berkelanjutan.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa langkah strategis pemerintah mampu mengintegrasikan inovasi, kebijakan, dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
