JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar untuk memperluas jaringan kereta api di seluruh pulau besar Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.
Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.
“Kereta api akan kita perbesar, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru.
Presiden juga meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk segera merencanakan pembangunan tersebut.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk memperkuat sistem transportasi massal, memperlancar distribusi hasil sumber daya alam, dan mendukung pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Potensi Trans Sumatera dan Trans Sulawesi bagi Ekonomi
Menurut Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, pembangunan jaringan kereta api di luar Jawa sejalan dengan sejarah pengembangan kereta api sejak masa kolonial Belanda.
Saat itu, jaringan rel dibangun di empat pulau besar dengan total panjang sekitar 7.300 kilometer, termasuk 2.200 km di Sumatera yang sudah digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal.
Bambang menekankan, proyek Trans Sumatera yang belum terealisasi sepanjang 1.300 km seharusnya menjadi prioritas. Dengan estimasi biaya pembangunan Rp40 miliar per kilometer, total kebutuhan dana sekitar Rp52 triliun dapat membangun jalur strategis yang menghubungkan Lampung hingga Aceh.
Selain itu, pemerintah juga bisa menambah 100 rangkaian kereta api senilai Rp10 triliun, yang terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang. Dengan fasilitas ini, jutaan penumpang serta miliaran ton logistik SDA dan agrikultur dapat diangkut setiap tahunnya, memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendongkrak ekonomi lokal.
Dampak Pembangunan Jalur Kereta Bagi Sulawesi dan Kalimantan
Prabowo menekankan bahwa pembangunan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 km juga mendesak. Dengan biaya pembangunan tidak lebih dari Rp60 triliun, jalur ini diperkirakan mampu mengangkut bahan mentah, hasil pertanian, dan penumpang dalam jumlah besar.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan diyakini signifikan bagi enam provinsi di Sulawesi.
“Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatera dan 6 provinsi di Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi akan menggeliat, dan pemerataan ekonomi akan terjadi karena adanya transportasi publik massal,” jelasnya.
Prabowo menambahkan bahwa logistik massal menjadi kunci penggerak ekonomi karena perpindahan barang dalam jumlah besar memiliki dampak lebih luas dibandingkan sekadar transportasi penumpang.
Strategi Menghadapi Persaingan Regional
Pembangunan jalur kereta api di Aceh dan Sumatera juga dipandang penting untuk mendukung pembangunan pelabuhan terintegrasi dan bersaing dengan Singapura serta Malaysia yang menguasai logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda (ALKI 1).
Dengan potensi pasar 30 juta TEUS per tahun di kedua negara, Indonesia perlu memperkuat sistem transportasi dalam negeri untuk mengangkut bahan mentah menuju industri pengolah sebelum distribusi ke domestik maupun ekspor.
Prabowo menegaskan, prioritas utama adalah memperkuat kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Setelah jaringan ini optimal, pembangunan kereta cepat seperti rute Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi dapat dipertimbangkan.
“Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat. Fokus sekarang adalah memperkuat transportasi massal untuk pemerataan ekonomi,” tambahnya.
Langkah ini diyakini akan mempercepat distribusi logistik, menurunkan biaya produksi, dan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga seluruh wilayah Indonesia bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur transportasi modern.
