JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase penting dengan penandatanganan enam kontrak pekerjaan fisik dan manajemen konstruksi yang total nilainya menembus lebih dari Rp 1 triliun. 

Inisiatif ini bertujuan mempercepat pembangunan tahap II, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target jangka menengah hingga 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa penandatanganan kontrak merupakan langkah lanjutan yang krusial. 

“Hari ini kita menandatangani kontrak batch kedua menuju 2028. Ini akan terus berlanjut agar kita bisa mulai bekerja membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ujarnya.

Basuki menegaskan bahwa pemerintah menyediakan instrumen regulasi dan anggaran, sedangkan eksekusi lapangan kerja serta pembangunan fisik diserahkan kepada para pemegang kuasa Kerja Sama Operasi (KSO).

Langkah ini tidak hanya menandai kemajuan administratif, tetapi juga memberi kepastian bagi para kontraktor dan konsultan manajemen konstruksi bahwa proyek strategis IKN tahap II resmi dimulai. Proyek ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja selama masa pembangunan.

Proyek Fisik yang Menjadi Fokus Utama

Salah satu paket kontrak utama mencakup pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer yang menghubungkan 10 ruas utama, lengkap dengan empat jembatan. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh sejumlah perusahaan, termasuk PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.

Proyek ini memiliki peran strategis karena jalur transportasi yang dibangun tidak hanya mempermudah mobilitas pegawai pemerintahan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas kawasan legislatif dan yudikatif. 

Dengan desain jalan yang modern dan jembatan yang kokoh, pembangunan ini diharapkan dapat mendukung infrastruktur IKN secara keseluruhan.

Selain fungsi transportasi, proyek jalan ini juga menjadi simbol percepatan pembangunan kota baru yang modern. Kehadiran konstruksi fisik ini sekaligus memperlihatkan sinergi antara pemerintah dan kontraktor dalam menyelaraskan target pembangunan dengan kapasitas lapangan.

Manajemen Konstruksi Gedung Pemerintahan

Selain pembangunan fisik, lima paket kontrak manajemen konstruksi difokuskan pada pembangunan gedung-gedung pemerintahan penting. Paket ini mencakup pembangunan Gedung Legislatif, seperti MPR, DPR, DPD, dan gedung pendukung, serta Kompleks Yudikatif.

Manajemen konstruksi Gedung DPR I dan paripurna dipercayakan kepada PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. Gedung DPR II akan dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara. 

Sementara pembangunan Kompleks Yudikatif dipegang oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.

Gedung DPD dan MPR beserta bangunan pendukung juga berada di bawah pengawasan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada. 

Paket terakhir, manajemen konstruksi bangunan kantor pendukung, ditangani oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.

Setiap paket manajemen konstruksi bertujuan memastikan setiap bangunan memenuhi standar modern, efisien, dan aman. Peran konsultan sangat vital untuk menjaga kualitas proyek sekaligus mengontrol jadwal pelaksanaan agar pembangunan sesuai target.

Dampak dan Manfaat Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan enam kontrak ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan momentum penting bagi percepatan pembangunan IKN tahap II. 

Dengan nilai proyek yang menembus Rp 1 triliun, langkah ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat perekonomian lokal, dan mempercepat realisasi kawasan legislatif serta yudikatif.

Bagi pemerintah, proyek ini juga menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha mendapat kepastian bahwa pembangunan fisik dan manajemen konstruksi berjalan sesuai regulasi dan target waktu.

Kombinasi antara pembangunan jalan strategis, manajemen konstruksi gedung pemerintahan, serta keterlibatan berbagai perusahaan kontraktor menjadi pilar utama percepatan pembangunan. Momentum ini menandai babak baru pembangunan IKN yang modern, efisien, dan siap mendukung fungsi administratif ibu kota masa depan.

Dengan semua kontrak yang telah diteken, IKN bergerak lebih cepat menuju visi sebagai kota pintar dan terintegrasi, sekaligus menjadi simbol kemajuan infrastruktur dan inovasi manajemen konstruksi di Indonesia.