JAKARTA - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Meski proyek ini pada awalnya berbasis business-to-business (B2B), pemerintah membuka opsi menggunakan APBN sebagai bagian dari restrukturisasi utang yang tengah dinegosiasikan dengan pihak China.
AHY menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah bertujuan memberikan solusi yang adil dan optimal bagi semua pihak, termasuk perusahaan BUMN yang memegang saham mayoritas dalam proyek strategis nasional ini.
Dalam prosesnya, kementerian terkait telah melakukan rapat koordinasi intensif, melibatkan Danantara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian, hingga Kementerian Keuangan.
Langkah ini menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk menuntaskan restrukturisasi utang sebelum melanjutkan pembahasan pengembangan proyek selanjutnya. AHY menekankan bahwa semua pihak ingin mengambil peran dalam restrukturisasi agar proyek tetap berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Peran APBN dalam Mendukung Kesehatan Keuangan BUMN
Salah satu alasan keterlibatan APBN adalah untuk menjaga kesehatan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium BUMN yang memiliki 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia-China.
Dalam opsi yang sedang digodok, pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan prasarana tertentu, seperti stasiun dan fasilitas penunjang, sebagai bagian dari strategi mengurangi beban utang yang dihadapi konsorsium.
AHY menjelaskan bahwa pembahasan terkait peran APBN masih bersifat tertutup karena merupakan bagian dari negosiasi strategis.
Pemerintah berupaya menghadirkan solusi paling layak dan berimbang, sehingga restrukturisasi utang dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi negara maupun BUMN terkait.
Pendekatan ini diharapkan juga memberikan kepastian kepada investor dan mitra internasional mengenai keberlanjutan proyek strategis nasional.
Strategi Penyelesaian Utang Proyek Kereta Cepat
Negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencakup berbagai skema pembayaran dan pengaturan pembagian risiko antara pemerintah, BUMN, dan mitra asing.
AHY menekankan bahwa semua opsi sedang dianalisis secara cermat untuk menemukan titik keseimbangan antara kepentingan nasional dan kemampuan pihak konsorsium dalam membayar utang. Pemerintah berharap langkah ini akan meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kelancaran operasional proyek.
Dalam konteks ini, keterlibatan APBN tidak hanya terbatas pada dana tunai, tetapi juga dapat melibatkan dukungan administratif atau pengelolaan aset tertentu.
AHY menegaskan bahwa pemerintah akan hadir sebagai mitra yang bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap langkah restrukturisasi memberikan manfaat jangka panjang bagi proyek dan masyarakat.
Langkah Lanjutan Setelah Restrukturisasi Utang
AHY menambahkan bahwa pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibahas lebih lanjut setelah urusan restrukturisasi utang selesai. Fokus saat ini adalah memastikan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan, tanpa mengganggu kelanjutan proyek.
Pendekatan strategis ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur besar seperti KCJB tetap menjadi aset nasional yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan keterlibatan APBN yang tepat, pemerintah ingin menunjukkan bahwa proyek strategis dapat berjalan dengan dukungan negara sekaligus menjaga kesehatan keuangan BUMN dan kepentingan publik.
AHY menegaskan, semua proses negosiasi berjalan secara tertutup untuk menjaga ruang strategis dan kelancaran pembahasan.
Pemerintah berharap hasil restrukturisasi dapat memberikan kepastian, memperkuat kepercayaan investor, dan menjamin kelanjutan proyek kereta cepat yang menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur nasional.
