JAKARTA - Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tahun ini Palangka Raya memperoleh alokasi sebanyak 244 unit rumah dari total 865 unit yang dibangun di enam kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah.
Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor perumahan yang menjadi fokus nasional.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menegaskan bahwa pemerintah kota terus mendukung program strategis nasional tersebut sesuai dengan kewenangan daerah.
“Pemko mendukung penuh program nasional sesuai kewenangan daerah untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya. Pemerintah kota juga berperan sebagai fasilitator untuk memastikan pembangunan berjalan lancar serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung proyek tersebut adalah dengan menyediakan lahan strategis untuk pembangunan perumahan rakyat. Arbert menjelaskan bahwa kawasan Jalan G Obos 10 telah difasilitasi Pemko Palangka Raya sebagai lokasi pembangunan rumah subsidi.
“Lokasi yang hingga saat ini telah kita fasilitasi di kawasan jalan G Obos 10,” jelasnya. Upaya ini memperlihatkan komitmen nyata Pemko untuk menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal masyarakat Palangka Raya.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat Percepat Pembangunan Hunian
Pembangunan 244 unit rumah murah di kawasan Jalan G Obos 10 merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Meskipun proses konstruksi dilakukan oleh Kemen PKP, pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung administrasi, penyediaan lahan, serta koordinasi dengan masyarakat calon penerima manfaat. “Yang bangun tetap dari Kemen PKP, daerah fasilitasi aja,” sebut Arbert.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang berada di desil 1 hingga 4 serta mereka yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Dengan fokus pada kelompok rentan, pembangunan ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas kesenjangan akses terhadap perumahan layak yang masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Selain itu, program rumah murah ini juga diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap sektor lain, seperti tenaga kerja, bahan bangunan lokal, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan terlibatnya pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai suplai material pembangunan, manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima rumah, tetapi juga oleh ekosistem ekonomi lokal Palangka Raya.
Pemko menegaskan bahwa peran daerah dalam program ini tidak berhenti pada tahap fasilitasi semata. Pemerintah kota akan terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Dengan demikian, masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan tanpa hambatan birokratis.
Fasilitasi Hunian Layak Dorong Peningkatan Kesejahteraan Warga
Program pembangunan rumah murah ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Palangka Raya. Hunian yang layak dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Pemerintah berharap dengan adanya rumah subsidi ini, masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi.
Arbert menuturkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi awal dari pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Palangka Raya. Ia menyebut, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Palangka Raya berkomitmen memastikan warga berpenghasilan rendah dapat menikmati manfaat dari kebijakan nasional.
“Program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat yang menjadi penerima manfaat diharapkan dapat menjaga serta memanfaatkan rumah tersebut dengan baik.
Program ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan material dan jasa konstruksi, sehingga mendukung roda perekonomian di tingkat daerah. Ke depan, Pemko menargetkan agar konsep perumahan rakyat ini menjadi model bagi program serupa di wilayah lain.
Dukungan Berkelanjutan Menuju Pembangunan Perumahan Inklusif
Secara keseluruhan, pembangunan 244 unit rumah di Palangka Raya merupakan bagian integral dari upaya besar pemerintah dalam mempercepat pencapaian Program Nasional 3 Juta Rumah.
Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap program ini dengan memastikan tata kelola yang transparan, pemanfaatan lahan yang tepat, serta penyaluran bantuan yang adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Target pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah secara keseluruhan direncanakan mulai berjalan pada 2026, namun Palangka Raya sudah mengambil langkah awal melalui proyek ini. Hal ini menunjukkan kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan pusat dengan implementasi nyata di lapangan.
Dengan adanya 244 unit rumah murah tersebut, warga Palangka Raya yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian layak kini memiliki harapan baru.
Pemerintah berharap agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat, sehingga program serupa bisa berkembang di berbagai wilayah lain di Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kota Palangka Raya optimistis bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan.
Melalui dukungan dan kolaborasi lintas sektor, Palangka Raya berkomitmen menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
