JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan penjelasan terkait keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa proses ini terkait pemutakhiran data penerima dan koordinasi lintas instansi, sehingga bantuan sosial tetap dapat tersalurkan tepat sasaran.
Proses Penyesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi
Menurut Mensos Saifullah Yusuf, keterlambatan BLT 2025 disebabkan oleh penyesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini berada di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).
Data ini menjadi acuan utama pemerintah untuk menyalurkan program bantuan sosial agar tepat sasaran. Selama ini, penyaluran BLT dilakukan setiap tiga bulan, dan setiap periode tersebut data penerima telah dimutakhirkan.
Dinamika di lapangan yang tinggi menjadi alasan pentingnya proses penyesuaian ini. Dengan pemutakhiran data yang cermat, pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya tepat jumlah, tetapi juga menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Mensos menekankan bahwa untuk BLT reguler, penyaluran tetap berjalan sebagaimana jadwal. Namun, untuk BLT tambahan, koordinasi lintas instansi masih dilakukan agar distribusi bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru.
Pemerintah memberikan perhatian penuh agar tidak terjadi ketimpangan atau kesalahan penyaluran, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ground Check Data Penerima BLT
Saifullah menjelaskan bahwa BPS telah menyerahkan data terbaru kepada Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah diberi waktu untuk melakukan verifikasi lapangan atau ground check sebelum data dikirim ke PT Pos Indonesia.
Proses ini penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata di masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah ingin menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan serta memastikan setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sesuai haknya.
Mensos juga menambahkan bahwa setelah proses konsolidasi selesai, data terbaru akan segera dikirim ke PT Pos Indonesia untuk distribusi BLT tambahan.
Pemerintah berupaya agar seluruh prosedur administrasi dapat berjalan lancar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat keterlambatan penyaluran. Penekanan pada verifikasi data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akurasi program bantuan sosial.
BLT Reguler dan Penambahan Penerima
Hingga saat ini, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) siap menerima BLT reguler yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Mensos menjelaskan bahwa penyaluran BLT reguler tetap berjalan sesuai rencana, sehingga sebagian besar keluarga penerima manfaat tidak terdampak oleh keterlambatan administrasi untuk BLT tambahan.
Sementara itu, BLT tambahan masih dalam proses koordinasi. Pemerintah menegaskan bahwa penambahan ini merupakan upaya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Penyaluran BLT reguler dan tambahan dilakukan dengan memperhatikan efektivitas distribusi, sehingga bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh KPM.
Harapan Pemerintah dan Dampak Program BLT
Pemerintah berharap dengan prosedur pemutakhiran data dan koordinasi lintas instansi, seluruh program BLT dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan PT Pos Indonesia agar proses distribusi bantuan berjalan lancar.
Program BLT tidak hanya memberikan dukungan finansial bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi di tingkat masyarakat. Dengan penyaluran bantuan yang tepat, diharapkan keluarga penerima dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan menjaga stabilitas sosial ekonomi.
Pemerintah juga berharap proses yang transparan dan akuntabel ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial, sekaligus meminimalkan kesalahan penyaluran di masa mendatang.
