JAKARTA - Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah resmi beroperasi untuk memastikan seluruh program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih, berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pembentukan satgas ini menekankan koordinasi lintas kementerian/lembaga, percepatan realisasi anggaran, dan penyelesaian regulasi, sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan masyarakat.
Peran Satgas dan Koordinasi Lintas Kementerian
Satgas ini mulai bekerja dengan melakukan rapat koordinasi terbatas yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Airlangga menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan satgas adalah mengkonsolidasikan program strategis pemerintah agar tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” terang Airlangga.
Satgas ini dibagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja) dengan tugas spesifik. Pokja pertama fokus pada percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program strategis pemerintah.
Pokja kedua mempercepat implementasi program sekaligus menyelesaikan kendala atau debottlenecking. Sedangkan pokja ketiga bertugas mempercepat penyelesaian regulasi dan penegakan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Fokus Program Strategis dan Stimulus Ekonomi
Program prioritas yang menjadi perhatian satgas meliputi paket ekonomi 2025–2026 serta penciptaan lapangan kerja 8+4+5.
Beberapa program stimulus yang diumumkan sebelumnya mencakup insentif fiskal yang diperpanjang, debottlenecking terhadap hambatan nontarif, isu per komoditas maupun sektor, serta hambatan lain yang mengganggu pelaksanaan program pemerintah.
“Program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar,” terang Airlangga.
Satgas juga akan memantau penyerapan anggaran program prioritas. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa anggaran yang tidak terserap akan dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat.
Ia berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,5 persen pada triwulan ini dan mempercepat laju pertumbuhan pada triwulan berikutnya.
Debottlenecking dan Pengawasan Program
Pokja kedua yang dipimpin Purbaya akan memfokuskan diri pada debottlenecking, tidak hanya untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi juga program di luar pemerintah.
Pokja ini menerima pengaduan dari pelaku usaha dan menggelar rapat evaluasi setiap minggu. Masalah yang ditemukan akan diteruskan ke pokja ketiga untuk penanganan hukum dan regulasi.
“Nanti yang enggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5% persen, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi,” jelas Purbaya.
Kolaborasi lintas pokja memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pokja ketiga yang melibatkan penegak hukum bertanggung jawab mempercepat penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, sehingga setiap hambatan hukum atau birokrasi dapat ditangani dengan cepat.
Pertumbuhan Ekonomi
Satgas strategis diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung percepatan ekonomi nasional.
Purbaya optimistis bahwa dalam beberapa bulan hingga setengah tahun ke depan, pelaksanaan program akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat signifikan.
“Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dari yang sekarang,” pungkasnya.
Selain mempercepat pencapaian target program strategis, satgas ini juga menjadi sarana pengawasan langsung pemerintah terhadap pelaksanaan program prioritas yang bersentuhan dengan masyarakat.
Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antarpokja, setiap langkah program dapat diawasi, dievaluasi, dan diselesaikan secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
