JAKARTA - Hasil riset terbaru IndoStrategi mengungkap temuan menarik terkait kinerja kabinet selama setahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Studi ini menunjukkan bahwa menteri yang non-politik atau teknokratik terbukti lebih efektif dalam menjalankan tugas dibandingkan menteri yang tergabung dalam partai politik.
Temuan ini menjadi sorotan, mengingat banyak kementerian memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan bahwa kementerian teknokratik cenderung bekerja lebih fokus dan produktif, tanpa terbebani konflik internal politik partai.
Ia menekankan pentingnya tahun kedua pemerintahan sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional.
“Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional,” ujar Ali, dikutip dari siaran resmi.
Ali juga menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan konsistensi fiskal, namun masih kurang progresif dalam reformasi struktural.
Hal ini menunjukkan bahwa meski ada keberhasilan dalam menjaga stabilitas, masih dibutuhkan langkah lebih agresif dalam memperkuat reformasi birokrasi, hukum, dan ekonomi.
Delapan Rekomendasi Strategis IndoStrategi
Riset ini memuat delapan rekomendasi strategis yang bisa menjadi pedoman pemerintah untuk meningkatkan kinerja kabinet:
- Perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan agar program berjalan lebih efektif.
- Perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.
- Pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik, sehingga layanan publik lebih efisien.
- Dorong penciptaan lapangan kerja nyata serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- Tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
- Tegaskan netralitas Polri dan TNI, sekaligus memperkuat supremasi sipil demi menjaga stabilitas politik dan keamanan.
- Fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa, agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
- Konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.
Konsolidasi Kabinet dan Tantangan Tahun Pertama
Menurut Ali, tahun pertama pemerintahan masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Kabinet yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya menuntut penyesuaian nomenklatur, pembagian tugas, dan anggaran antar kementerian.
“Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian,” kata Ali.
Konsolidasi ini penting untuk memastikan bahwa program strategis—seperti target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengembangan sektor industri, dan program kesejahteraan masyarakat—dapat berjalan sesuai rencana.
Ali menambahkan bahwa publik perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyesuaikan diri, namun tetap menjaga pengawasan aktif agar setiap janji dan program dapat dieksekusi dengan baik:
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain rekomendasi teknis, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” kata Visna.
Hal ini menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mendapat dukungan dan pengawasan masyarakat. Dengan begitu, program-program strategis seperti MBG, penguatan koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.
Menteri Non-Partai vs Partai: Efektivitas Kerja
Riset IndoStrategi menekankan bahwa efektivitas menteri non-partai bukan hanya soal kompetensi, tetapi juga independensi dari tekanan politik internal. Menteri teknokratik cenderung mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan kebutuhan nasional, bukan kepentingan partai atau tekanan politik tertentu.
Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana fokus perlu diarahkan pada penguatan kementerian teknokratik, reformasi birokrasi, dan tata kelola yang lebih transparan.
Kinerja kabinet yang lebih efektif diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ekonomi, sosial, dan politik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Riset IndoStrategi menegaskan bahwa tahun pertama kabinet Prabowo-Gibran menunjukkan kinerja yang bervariasi: menteri non-partai bekerja lebih efektif, stabilitas makro terjaga, namun reformasi struktural masih perlu dipercepat.
Delapan rekomendasi strategis dan fokus pada transparansi menjadi kunci agar pemerintah dapat menjalankan program nasional dengan lebih efektif.
Tahun kedua menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan semua program strategis berdampak nyata bagi masyarakat.
