Kementrans

Program 5T Kementrans, Turunan Asta Cita untuk Bangun Negeri

Program 5T Kementrans, Turunan Asta Cita untuk Bangun Negeri
Program 5T Kementrans, Turunan Asta Cita untuk Bangun Negeri

JAKARTA - Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjadi salah satu lembaga yang menunjukkan kinerja progresif dengan berbagai program unggulannya.

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi juga instrumen strategis pembangunan nasional yang berlandaskan pada empat amanat utama.

Empat Amanat Transmigrasi di Era Pemerintahan Prabowo

Menurut Viva Yoga, empat amanat tersebut menjadi fondasi utama arah kebijakan Kementrans saat ini.

Pertama, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang lebih longgar, terutama di kawasan terdepan dan terluar, transmigran turut berperan dalam mengamankan kedaulatan bangsa.

Kedua, menciptakan kesejahteraan rakyat melalui program reforma agraria. Pemerintah memberikan lahan seluas satu hingga dua hektar bagi transmigran, lengkap dengan pendampingan agar mereka dapat mandiri dan sejahtera.

Ketiga, mendukung program swasembada pangan. Kawasan transmigrasi selama ini menjadi salah satu sentra produksi tanaman pangan, terutama beras, yang memperkuat ketahanan pangan nasional.

Keempat, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru sebagai penopang pembangunan daerah.

“Inilah dasar dibentuknya transmigrasi menjadi kementerian tersendiri,” ujar Viva Yoga dalam rilis pers yang diterima, Senin (20/10/2025).

Dari Sentralistik ke Desentralistik: Paradigma Baru Transmigrasi

Kementrans kini hadir dengan paradigma baru yang lebih desentralistik dan berbasis kebutuhan daerah. Menurut Viva Yoga, jika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto program transmigrasi bersifat sentralistik dan top-down, maka kini pelaksanaannya dilakukan secara bottom-up.

“Transmigrasi hanya dapat dilakukan bila ada permintaan dari daerah. Kementrans tidak akan melakukan transmigrasi tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah,” tegas Viva Yoga.

Pemerintah daerah yang berminat dapat mengajukan permohonan resmi kepada Kementrans untuk memindahkan atau mendatangkan penduduk, baik dalam skema transmigrasi umum maupun lokal. Daerah penerima pun diwajibkan menyiapkan lahan berstatus clean and clear sebelum program dijalankan.

Program 5T: Turunan Langsung dari Asta Cita

Dalam rangka memperkuat peran transmigrasi terhadap pembangunan nasional, Kementrans memperkenalkan program unggulan 5T yang merupakan derivatif langsung dari Asta Cita — delapan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kelima program tersebut meliputi:

Trans Tuntas, yang berfokus pada penyelesaian permasalahan lahan di kawasan transmigrasi.

Trans Lokal, yang menekankan pemberdayaan masyarakat lokal agar berdaya saing.

Trans Patriot, yang mengajak generasi muda dan akademisi untuk turut serta dalam program transmigrasi.

Trans Karya Nusa, yang berorientasi pada pembangunan kawasan ekonomi baru.

Trans Gotong Royong, yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Program unggulan 5T merupakan derivatif dari Asta Cita,” ujar Viva Yoga. Ia menambahkan bahwa melalui pendekatan ini, transmigrasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis desa dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.

Pembangunan dari Desa Menuju Kemandirian Nasional

Program 5T dirancang agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi desa. 

Setiap desa di kawasan transmigrasi akan dibina agar mampu berkembang menjadi desa maju dan mandiri, dengan dukungan infrastruktur, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, transmigrasi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam pemerataan pembangunan serta pengentasan kemiskinan berbasis wilayah.

Sejak program transmigrasi dijalankan, telah terbentuk:

1.567 desa,

466 kecamatan,

116 kabupaten, dan

3 provinsi baru, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.

“Tiga provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan,” ujar Viva Yoga yang juga putra daerah asal Lamongan, Jawa Timur.

Transmigrasi Sebagai Instrumen Strategis Pembangunan

Kementrans kini tidak hanya menjalankan program berbasis pemindahan penduduk, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi nasional. 

Setiap langkah program transmigrasi diarahkan agar selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan kemandirian pangan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan inklusif.

Dengan visi ini, transmigrasi kembali ditempatkan sebagai kebijakan strategis dalam menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah, menghidupkan potensi wilayah, serta memperkuat ketahanan bangsa.

Menatap Masa Depan Transmigrasi

Satu tahun berjalan, Kementrans telah menunjukkan arah baru transmigrasi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian. 

Viva Yoga menegaskan bahwa ke depan, program ini akan terus dikembangkan sebagai gerakan nasional membangun dari desa, sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pembangunan inklusif dan berkeadilan.

Melalui perpaduan antara semangat gotong royong, pemberdayaan lokal, dan inovasi kebijakan, transmigrasi diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Maju 2045 — bangsa yang berdaulat, makmur, dan sejahtera dari desa hingga kota.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index