JAKARTA - Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum refleksi bagi berbagai institusi negara, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung).

 Dalam kesempatan wawancara khusus, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk memperkuat reformasi hukum nasional melalui pembenahan sistem dan peningkatan kinerja lembaga yang ia pimpin.

Menurut Burhanuddin, peran Kejagung dalam sistem hukum tidak terbatas pada penanganan perkara korupsi semata. Ia menekankan bahwa institusi kejaksaan memiliki mandat luas, mulai dari penegakan hukum pidana umum hingga upaya memastikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Peran Kejaksaan Lebih dari Sekadar Penanganan Korupsi

Burhanuddin menjelaskan, publik kerap memandang peran kejaksaan hanya dari sisi pemberantasan korupsi. Padahal, tanggung jawab Kejagung mencakup lebih luas, termasuk dalam menangani ribuan perkara pidana umum di seluruh Indonesia.

“Tentunya perannya seperti masyarakat ketahui, sebenarnya kalau kejaksaan itu perannya bukan hanya pidana khusus saja, bukan pemberantasan korupsi saja, tetapi ada peran-peran lain yang cukup penting juga dalam hal pidana umum,” ujarnya.

Burhanuddin menegaskan, dalam pidana umum, kejaksaan berperan memastikan proses penuntutan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan harapan masyarakat. 

Ia menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum bukan hanya dilihat dari besarnya kasus korupsi yang diungkap, tetapi juga dari efektivitas penyelesaian perkara pidana umum yang menyangkut kepentingan publik.

Fokus pada Kasus yang Berdampak bagi Masyarakat

Lebih lanjut, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa Kejagung saat ini memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 

Burhanuddin menilai pendekatan tersebut penting agar pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Banyak perkara-perkara kita yang kita ungkap, bukan kita tidak bicara lagi mungkin jutaan, tidak lagi bicara miliaran, tapi sudah bicara triliunan, tetapi bukan itu yang kami maksudkan,” ujarnya. “Yang kami utamakan adalah perkara korupsi yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kejagung kini menitikberatkan penegakan hukum pada sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Tidak Ada Toleransi bagi Siapa pun yang Melanggar

Burhanuddin juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas semua pihak yang terbukti melanggar hukum, tanpa pandang bulu. Ia menyebutkan bahwa banyak kasus lama yang sebelumnya belum tersentuh kini mulai diusut kembali oleh Kejagung.

“Banyak perkara-perkara yang dari dahulu begitu besar nilainya, miliaran bahkan triliunan, tapi belum tersentuh,” ucapnya. “Kalau niatan kami, siapapun ya, kita akan sentuh.”

Pernyataan itu mempertegas posisi Kejagung sebagai lembaga yang independen dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Dalam konteks pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo, hal ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi hukum yang berkelanjutan.

Reformasi Hukum Sebagai Pilar Pemerintahan

Kinerja Kejaksaan Agung di tahun pertama Kabinet Merah Putih menjadi cerminan arah baru penegakan hukum di Indonesia. Reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya bertujuan memperkuat lembaga, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Burhanuddin menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terhadap institusi kejaksaan sangat tinggi. 

Oleh karena itu, ia berfokus pada upaya memperbaiki tata kelola internal, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan agar setiap langkah penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalitas.

Langkah-langkah reformasi yang dilakukan antara lain mencakup digitalisasi proses administrasi, penegakan disiplin internal, dan peningkatan kompetensi aparatur kejaksaan. Semua ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.

Sinergi Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Baru

Satu tahun perjalanan Kabinet Prabowo-Gibran juga menjadi ajang penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum. Burhanuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kejagung, Polri, dan KPK untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Kolaborasi tersebut dianggap penting untuk menghadapi tantangan hukum di era digital dan globalisasi, termasuk dalam menangani kejahatan lintas negara, penyalahgunaan teknologi finansial, dan tindak pidana ekonomi yang semakin kompleks.

“Reformasi hukum tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat agar tujuan besar penegakan hukum bisa tercapai,” tegas Burhanuddin.

Menatap Tahun Kedua: Tantangan dan Harapan

Memasuki tahun kedua pemerintahan, Kejagung diharapkan dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan reformasi hukum yang sudah dimulai. Tantangan ke depan bukan hanya memperkuat penindakan, tetapi juga memperluas aspek pencegahan agar pelanggaran hukum dapat diminimalkan sejak dini.

Program Jejak Pradana, yang menampilkan Burhanuddin dalam refleksi satu tahun kepemimpinan nasional, menggambarkan bagaimana Kejagung bertransformasi menjadi institusi yang adaptif terhadap tuntutan zaman.

 Program ini menyoroti dedikasi berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun swasta, dalam membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin menjadi salah satu pilar penting dalam menopang agenda reformasi hukum di era Presiden Prabowo. 

Dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, Kejagung berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang adil, tegas, dan bermartabat.