JAKARTA - Pemerintah mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak seluruh kepala daerah agar segera menuntaskan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta, pada Senin 13 Oktober 2025, Agus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ini berjalan sesuai target.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi merupakan investasi sosial untuk membangun kemandirian keluarga miskin.
“Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sasarannya jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan,” tegas Agus.
Konsep Sekolah Rakyat dan Fasilitas yang Disiapkan
Program ini didesain sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah Rakyat akan dibangun sebagai lembaga pendidikan unggulan yang menyediakan fasilitas lengkap bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem.
Selain ruang kelas modern, sekolah akan dilengkapi asrama, laboratorium, serta fasilitas olahraga yang memadai. Siswa akan memperoleh laptop dan delapan stel pakaian, sementara orang tua mereka akan diberdayakan melalui program peningkatan ekonomi keluarga.
Rumah mereka juga akan direnovasi agar terjadi perubahan menyeluruh dari sisi pendidikan dan kesejahteraan.
“Anak-anak akan mendapatkan laptop dan delapan stel pakaian. Orangtuanya kita berdayakan dan rumahnya kita benahi supaya perubahan ekonominya menyeluruh,” ujar Agus Jabo.
Tahapan Pembangunan dan Sinergi Antarinstansi
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kemensos membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian. Tim ini akan bekerja bersama pemerintah daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui sekolah rintisan yang memanfaatkan gedung pemerintah daerah.
Sementara tahap kedua akan memanfaatkan kampus atau gedung yang direvitalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Agus menegaskan, seluruh proses pembangunan dan penerimaan peserta didik harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem.
“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus aktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” tegasnya.
Dukungan Daerah dan Implementasi Awal
Dalam audiensi tersebut, beberapa kepala daerah menyampaikan kemajuan pelaksanaan program di wilayahnya. Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang telah meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan serta menyiapkan lahan permanen seluas 10 hektar untuk pengembangan sekolah.
Daerah lain seperti Lampung Tengah, Lamandau, Toraja Utara, Ngada, dan Parigi juga mulai menyesuaikan program ini dengan kebutuhan lokal dan ketersediaan lahan.
Pemerintah daerah diharapkan segera melengkapi dokumen teknis agar percepatan pembangunan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif. Agus menegaskan, setiap usulan dari daerah akan diterima dan dievaluasi sesuai kesiapan dokumen serta kapasitas fiskal pemerintah pusat.
“Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan tahun ini atau tahun depan sesuai kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” jelasnya.
Arah Kebijakan dari Perlindungan Menuju Pemberdayaan
Wamensos menilai Sekolah Rakyat menjadi simbol perubahan paradigma dalam kebijakan sosial pemerintah. Fokusnya kini bergeser dari pendekatan perlindungan sosial semata menjadi pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
Menurut Agus, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah bangunan sekolah yang berdiri, tetapi dari kemampuan lulusan dan keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi berdaya yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Arah kebijakan kita jelas dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas punya penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bansos,” ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Tantangan Implementasi
Audiensi yang digelar di Kemensos tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Wawan Arianto.
Mereka sepakat bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan anggaran, sinkronisasi data penerima manfaat, hingga kesiapan infrastruktur pendidikan di tingkat daerah.
Agus menegaskan, Kemensos akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan teknis agar seluruh daerah dapat segera menjalankan program ini sesuai target nasional.
Pemerintah menilai keberhasilan Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
