JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih fokus pada upaya optimalisasi anggaran alternatif ketimbang ikut protes pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Dengan kebijakan yang sudah masuk APBN, Pramono menekankan strategi kreatif dan efisiensi sumber pembiayaan sebagai momentum pembangunan. Langkah ini bertujuan menjaga prioritas program penting tanpa menyalahkan pihak manapun.
Sikap Pramono terhadap Pemangkasan Anggaran
Pramono menjelaskan alasannya tidak ikut bersama kepala daerah lain mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes pemangkasan TKD. Menurutnya, keputusan tersebut sudah final karena sudah masuk Undang-Undang APBN yang disahkan DPR.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Pramono menekankan, meski pemangkasan TKD akan memberatkan daerah, termasuk Jakarta, ia tidak ingin menyalahkan siapapun. “Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur, menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” lanjutnya.
Sikap ini menunjukkan pendekatan pragmatis Pramono untuk menghadapi situasi yang sudah ditetapkan secara hukum dan formal.
Fokus pada Sumber Pembiayaan Alternatif
Alih-alih protes, Pramono ingin menjadikan pemangkasan TKD sebagai momentum mencari sumber pembiayaan lain di luar TKD. Dia menekankan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) harus menjadi dorongan untuk inovasi keuangan daerah.
Beberapa skema yang tengah disiapkan Pemprov Jakarta antara lain Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L), serta obligasi dan collaboration fund.
Strategi ini bertujuan menjaga kelangsungan pembangunan dan menambah fleksibilitas anggaran. Pendekatan kreatif seperti ini diharapkan mampu menutupi kekurangan TKD sekaligus menjaga komitmen program penting bagi masyarakat.
Langkah-langkah alternatif ini menegaskan fokus Pramono pada efisiensi dan inovasi keuangan daerah.
Prioritas Program Penting Tetap Dipertahankan
Pramono menekankan beberapa program tidak boleh dikurangi sedikitpun meski anggaran dipangkas. Program-program itu termasuk bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa prioritas utama pemerintah daerah tetap pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Pemangkasan TKD tidak dijadikan alasan untuk menunda atau mengurangi pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Tanggapan Kepala Daerah Lain
Sebelumnya, 18 kepala daerah anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD 2026.
Mereka menilai kebijakan tersebut akan menekan pembangunan daerah dan menyulitkan pembayaran gaji ASN, termasuk tenaga PPPK.
Beberapa kepala daerah, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menyebut pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan 60–70 persen di tingkat kabupaten.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
Pramono memilih pendekatan berbeda dengan memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan solusi alternatif yang menjaga program prioritas tetap berjalan, tanpa menimbulkan konflik dengan pemerintah pusat.
