JAKARTA - Kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan kembali memberi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memutuskan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak mengalami kenaikan. Keputusan ini memastikan bunga KPR subsidi tetap 5 persen sehingga cicilan rumah subsidi tetap terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan keputusan tersebut di acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan. Menurut Ara, keputusan ini diambil setelah dirinya berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat.

Ia menilai kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Dalam situasi perekonomian yang dinamis, menjaga suku bunga tetap rendah adalah langkah penting untuk melindungi daya beli dan akses masyarakat terhadap hunian layak.

Komitmen Pro Rakyat Tetap Konsisten

Ara menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan bunga 5 persen menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyediakan perumahan terjangkau. Pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak terbebani kenaikan cicilan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Saya sangat bangga Presiden Prabowo mengambil keputusan tidak ada kenaikan, tetap 5 persen buat masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia,” ujar Ara. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi sektor properti agar tetap tumbuh stabil.

Kebijakan tersebut juga memberikan kepastian bagi pengembang rumah subsidi. Dengan bunga tetap, mereka dapat merencanakan pembangunan dengan lebih terukur tanpa khawatir daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan cicilan.

Program FLPP Jadi Andalan Pembiayaan

Rumah subsidi merupakan bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini dirancang agar MBR dapat memiliki hunian dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan KPR komersial.

FLPP diawasi langsung oleh Kementerian PKP, sementara pembiayaannya disalurkan melalui BP Tapera. Masyarakat dapat membeli rumah subsidi dengan uang muka yang relatif terjangkau dan mencicil dengan bunga tetap selama masa pinjaman.

Suku bunga FLPP yang flat dari awal hingga akhir cicilan memberi kepastian biaya bagi debitur. Bahkan ketika suku bunga pasar sedang naik, cicilan rumah subsidi tetap tidak berubah. Hal ini menjadi nilai tambah yang membuat program ini terus diminati.

Dampak Positif bagi Pasar Properti

Keputusan mempertahankan bunga tetap diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong permintaan rumah subsidi. Dengan permintaan yang stabil, sektor properti khususnya pengembang rumah bersubsidi dapat menjaga produksi dan pasokan hunian.

Pemerintah juga berharap kebijakan ini mampu mengurangi backlog perumahan nasional. Dengan harga yang terjangkau, semakin banyak keluarga dapat memenuhi kebutuhan hunian layak tanpa terbebani bunga tinggi.

Kestabilan bunga KPR subsidi turut memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor perumahan memiliki efek berganda karena menyerap tenaga kerja dan mendorong industri pendukung seperti semen, baja, dan furnitur.

Kepastian Jangka Panjang untuk Debitur

KPR subsidi dengan bunga 5 persen berlaku hingga akhir masa pinjaman, dengan tenor maksimal 20 tahun. Hal ini memberi kepastian jangka panjang bagi debitur, sehingga mereka dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik.

Bagi masyarakat, kepastian ini membantu merencanakan masa depan. Cicilan yang tidak berubah dari tahun ke tahun memberikan rasa aman, terutama bagi pekerja dengan penghasilan tetap.

Kebijakan ini sekaligus menjadi insentif bagi MBR untuk segera memanfaatkan program rumah subsidi. Dengan bunga yang rendah dan tetap, kesempatan memiliki rumah menjadi lebih realistis.

Dukungan Pemerintah Terhadap Akses Hunian

Langkah pemerintah mempertahankan bunga KPR subsidi sejalan dengan target penyediaan hunian layak. Pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia.

Selain menjaga bunga tetap, pemerintah juga mendorong pengembang mempercepat pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap hunian layak semakin merata.

Ara menegaskan, program ini tidak hanya soal pembangunan fisik rumah, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan sosial. Akses terhadap tempat tinggal layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin.

Harapan ke Depan

Dengan adanya keputusan ini, diharapkan minat masyarakat untuk memanfaatkan program rumah subsidi terus meningkat. Pemerintah akan terus mengawal implementasi kebijakan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Ke depan, pemerintah juga akan meninjau secara berkala besaran bunga dan ketersediaan kuota agar sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Tujuannya agar program ini tetap berkelanjutan dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga.

Ara menutup dengan optimisme bahwa langkah ini akan mempercepat pencapaian target penyediaan perumahan nasional. Keputusan mempertahankan bunga tetap 5 persen disebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam membantu rakyat. “Keputusan ini memberikan rasa aman dan optimisme bagi masyarakat untuk segera memiliki rumah,” pungkas Ara.