JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional kini memasuki babak baru. Meski keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) masih menjadi tanda tanya dari sisi usaha dan modal, pemerintah pusat tetap meluncurkan gagasan ambisius melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 Gigawatt (GW).

Program besar ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Nantinya, proyek ini akan dikelola oleh sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Tujuan Besar: Energi Bersih untuk Desa

Inisiatif pembangunan PLTS tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi desa. Pemerintah berharap masyarakat desa dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada jaringan energi konvensional.

Ada tiga tujuan utama dari proyek ini:

Meningkatkan kemandirian energi desa
PLTS diharapkan menjamin ketersediaan listrik hingga ke pelosok desa dan kelurahan, sehingga kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

Mendorong pemanfaatan energi terbarukan
Tenaga surya dipilih sebagai sumber utama karena Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang melimpah. Program ini juga sejalan dengan target percepatan transisi menuju energi bersih nasional.

Menguatkan industri baterai lokal
Dengan kebutuhan penyimpanan energi dalam jumlah besar, proyek ini dipandang mampu membuka peluang strategis bagi industri baterai nasional agar tumbuh lebih pesat.

Skema Operasional PLTS

PLTS yang akan dibangun nantinya beroperasi pada siang hari, memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber utama. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai, sehingga tetap bisa digunakan oleh masyarakat pada malam hari.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan komponen lokal. Baterai dan perangkat pendukung lain diupayakan berasal dari industri dalam negeri agar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Tahap Perencanaan Masih Berjalan

Meski rencana ini disambut optimistis, kenyataannya proyek PLTS 100 GW tersebut masih berada pada tahap awal. Saat ini pemerintah masih menyusun desain besar (masterplan) serta kajian teknis yang diperlukan sebelum masuk ke tahap implementasi di lapangan.

Kondisi ini membuat sebagian daerah belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme program akan dijalankan.

Respon Daerah: Menunggu Kejelasan

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Tanahlaut, Afrizal Akbar, mengungkapkan bahwa pihaknya sejauh ini belum pernah melakukan rapat atau pembahasan terkait program PLTS yang digagas pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tanahlaut, Muhammad Syahid, menilai inisiatif tersebut merupakan program yang baik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini program itu belum menyentuh wilayah Tanahlaut.

“Cuma untuk di Tanahlaut masih belum,” ucap Syahid. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga belum menerima informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan program.

Potensi dan Tantangan

Gagasan pembangunan PLTS berkapasitas raksasa ini memang menyimpan potensi besar. Jika terealisasi, desa-desa di seluruh Indonesia akan memiliki akses listrik mandiri yang bersumber dari energi terbarukan. Hal ini bisa mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memperluas peluang usaha baru di bidang energi bersih.

Namun, tantangan juga tidak sedikit. Pertama, keberadaan 80 ribu Koperasi Merah Putih sebagai pengelola masih menimbulkan pertanyaan dari sisi kelembagaan, sumber modal, dan mekanisme bisnis. Kedua, kesiapan teknologi serta kemampuan industri dalam negeri dalam menyediakan komponen lokal, khususnya baterai, juga harus dipastikan.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa akan menjadi kunci keberhasilan. Tanpa sinergi yang kuat, proyek sebesar ini dikhawatirkan hanya berhenti pada tataran wacana.

Harapan Masyarakat

Meski masih pada tahap perencanaan, masyarakat di berbagai daerah menaruh harapan besar terhadap program ini. Ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga bisa membuka peluang usaha produktif di pedesaan.

Jika PLTS 100 GW berhasil diwujudkan, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga aktor utama dalam transisi energi nasional. Kemandirian energi di tingkat desa akan memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan.

Proyek PLTS berkapasitas 100 GW yang digagas pemerintah menjadi sinyal penting arah kebijakan energi di Indonesia. Dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai pengelola, inisiatif ini berpotensi membawa desa-desa menuju kemandirian energi sekaligus memperkuat industri baterai lokal.

Namun, keberhasilan proyek ini masih sangat bergantung pada kejelasan skema, kesiapan kelembagaan, serta dukungan komponen dalam negeri. Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan dan belum menyentuh langsung daerah, termasuk Tanahlaut.

Masyarakat menanti langkah konkret pemerintah, dengan harapan proyek ini benar-benar bisa menjadi tonggak transisi energi bersih sekaligus membuka babak baru kemandirian energi desa di Indonesia.