SINGKIL - Penanganan infrastruktur pascabencana kembali menjadi pusat perhatian. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mendatangi langsung empat lokasi yang membutuhkan penanganan mendesak pada Selasa (1/9/2026) sore.
Empat wilayah tersebut meliputi abrasi Pantai Pulo Sarok, jembatan kayu Suka Kaya beserta jalan penghubung sekitarnya, proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah, serta Embung/Waduk Sianjo-Anjo di Desa Sianjo-Anjo Merah.
Di antara empat tempat itu, abrasi Pulo Sarok serta pembangunan tanggul penahan banjir Tanah Merah merupakan prioritas paling krusial. Garis pantai di Pulo Sarok terus mengalami pengikisan yang dapat membahayakan pemukiman dan fasilitas umum. Di sisi lain, proyek tanggul penahan banjir yang dirancang sepanjang lebih dari 26 kilometer dari Gunung Meriah hingga Singkil baru rampung sekitar 2,1 kilometer.
Kondisi ini memerlukan peninjauan ulang dan langkah percepatan supaya risiko banjir serta abrasi tidak makin meluas. Pengecekan Embung Sianjo-Anjo bertujuan untuk memantau kondisi dan potensi pemanfaatannya dalam menunjang kebutuhan warga serta pengelolaan air, sedangkan jembatan Suka Kaya ditinjau karena berhubungan langsung dengan mobilitas warga.
Pengecekan lapangan tersebut dihadiri oleh Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, beserta Tim PRR Pascabencana Aceh Singkil dan Subulussalam. Selain itu, hadir pula jajaran Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, Pj. Sekda, dan jajaran SKPK terkait.
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menegaskan bahwa pengecekan secara langsung sangat krusial agar permasalahan pascabencana tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Kami tidak ingin persoalan hanya berhenti pada laporan dan rapat. Hari ini kami melihat langsung kondisi di lapangan, mencatat apa yang menjadi masalah, kemudian mencari solusi dan langkah tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Bupati Oyon menyampaikan bahwa setiap lokasi memiliki permasalahan tersendiri, namun seluruhnya menyangkut keselamatan dan hajat hidup masyarakat. Beliau berharap temuan Monev ini disampaiakan ke pemerintah pusat guna mempercepat pembenahan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat.
“Kami sangat berharap Koordinator Wilayah Aceh II dapat membawa hasil evaluasi ini menjadi bahan tindak lanjut di tingkat yang lebih tinggi, sehingga penanganan yang memang menjadi kewenangan pusat dapat dipercepat,” katanya.
Di samping itu, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin berpandangan bahwa peninjauan langsung memberikan gambaran nyata terkait kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Apa yang kami lihat hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan di lapangan. Ini menjadi bahan penting bagi kami untuk melihat prioritas, kebutuhan penanganan dan langkah yang harus segera dilakukan,” katanya.
Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin menegaskan bahwa hasil Monev akan dijadikan bahan evaluasi serta koordinasi untuk menetapkan prioritas paling mendesak yang perlu ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Yang terpenting, hasil Monev ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.