TIMOR TENGAH - Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamillus Elu meminta agar Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 tidak sekadar menjadi berkas perencanaan formal, melainkan diwujudkan sebagai arah utama pembangunan wilayah perbatasan.
Hal itu ia utarakan saat membuka agenda Focus Group Discussion Pengelolaan Perbatasan di Aula Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurutnya, perancangan rencana aksi perlu berpijak pada kondisi faktual di lapangan serta memiliki sasaran pembangunan yang tegas.
"Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, memiliki prioritas yang jelas, indikator keberhasilan yang diukur, serta pembagian peran yang tegas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa penyusunan program kawasan perbatasan wajib dijalankan secara terpadu, realistis, terukur, dan berkesinambungan. Langkah ini krusial mengingat area perbatasan masih menghadapi beragam masalah mendasar, seperti minimnya fasilitas infrastruktur, kendala aksesibilitas antarwilayah, keterbatasan layanan publik, hingga belum maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi warga local. Oleh sebab itu, berbagai skema pembangunan mesti dirancang saling terhubung dengan mempertimbangkan karakter serta kebutuhan khas tiap wilayah.
Ia pun memperingatkan agar pengerjaan proyek pembangunan tidak dikerjakan secara setengah-setengah atau terpisah. Setiap skema kerja harus memiliki keterkaitan yang runtut antara pelaksanaan proyek saat ini dan rencana kerja pada periode berikutnya.
"Kami harus menghindari pembangunan yang bersifat parsial dan terputus-putus. Setiap program harus memiliki kesinambungan dan konektivitas pusat dan daerah sehingga pembangunan hari ini menjadi fondasi bagi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
Harapan besar disematkan pada forum diskusi tersebut agar dapat melahirkan program prioritas yang aplikatif serta berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan komitmen penuh untuk menyokong tiap langkah penataan dan pembenahan wilayah terdepan. Pembangunan perbatasan pada dasarnya bukan sekadar membenahi daerah di pinggir negara, melainkan bentuk pemerataan keadilan, pelayanan publik, peluang ekonomi, serta peningkatan taraf hidup warga.
"Mari kita jadikan FGD ini sebagai kesempatan untuk menyatukan komitmen, menyelaraskan program dan memperkuat sinergi, sehingga Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 tidak hanya menjadi sebuah dokumen perencanaan, namun benar-benar menjadi peta jalan pembangunan kawasan perbatasan yang dapat terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.