BATAM - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengarahkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 pada penguatan penerimaan daerah serta pengeluaran yang memberi manfaat langsung kepada warga.
Berapa sektor utama menjadi fokus dalam penyesuaian anggaran tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, penanganan banjir dan sampah, hingga pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi warga.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan, perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi pergeseran angka dalam dokumen anggaran, melainkan harus memiliki sasaran dan hasil nyata yang terukur.
"Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa besar yang kami belanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap perubahan anggaran harus punya arah, target dan hasil yang jelas," kata Amsakar saat menyampaikan tanggapan Pemko Batam atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9).
Pada perubahan APBD kali ini, pemerintah memberikan perhatian pada penggenjotan Pendapatan Asli Daerah. Target penerimaan pajak daerah tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,21 persen.
Amsakar menjelaskan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif pajak maupun retribusi. Pemerintah memilih memaksimalkan potensi penerimaan yang ada lewat pemutakhiran data, pendataan objek pajak, digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan kepatuhan, hingga penagihan piutang.
Berapa potensi penerimaan akan dioptimalkan, di antaranya piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, objek pajak baru, reklame videotron, serta intensifikasi pada berbagai sektor.
Meski mengejar kenaikan pendapatan, pemerintah tetap memperhatikan daya beli warga agar kebijakan fiskal tidak membebani masyarakat.
Dari sisi pengeluaran, anggaran belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 1,46 persen. Sementara itu, belanja barang dan jasa dinaikkan guna mendukung kebutuhan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, kesehatan, keselamatan jalan raya, serta operasional Badan Layanan Umum Daerah.
Pemerintah turut menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. Besarnya tingkat serapan anggaran, menurut Amsakar, tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Masukan dari DPRD mengenai pengeluaran yang bersifat seremonial juga menjadi perhatian pemerintah agar ruang anggaran dapat lebih banyak dialokasikan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
Salah satu sektor yang mendapat penguatan signifikan adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang naik sebesar 20,98 persen.
Alokasi dana tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mendukung penanganan banjir, pengelolaan sampah, keselamatan lalu lintas, serta penyediaan sarana transportasi umum.
Pembangunan infrastruktur juga dirancang agar terdistribusi lebih merata, termasuk ke wilayah hinterland. Pemerintah berupaya agar konektivitas dan layanan dasar tidak hanya menumpuk di area perkotaan.
Mengenai masalah banjir, penanganan dilakukan lewat langkah terpadu. Pemerintah memperhitungkan keterkaitan antara jalan, saluran air, pemukiman, kawasan industri, tata ruang, dan lingkungan agar penyelesaiannya tidak parsial.
Sementara itu, penguatan sektor persampahan difokuskan mulai dari operasional pengangkutan, penyediaan armada kendaraan dan alat berat, hingga pembangunan kolam air lindi.
"Penanganan persampahan harus dilakukan dari hulu sampai hilir," ujar Amsakar.
Di tengah lonjakan anggaran infrastruktur, pemerintah tetap mempertahankan perhatian pada layanan dasar warga.
Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kuota persentase acuan, tetapi harus berdampak langsung pada perluasan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan.
Langkah serupa diterapkan dalam pelaksanaan Universal Health Coverage. Pemerintah memastikan perluasan cakupan kepesertaan berjalan beriringan dengan peningkatan akses layanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, pasokan obat, alat kesehatan, serta mutu pelayanan.
Program perlindungan sosial tetap masuk dalam daftar prioritas perubahan APBD. Langkah yang disiapkan meliputi beasiswa, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan kerja, jaminan kesehatan pekerja rentan, serta bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Amsakar menegaskan, seluruh penyesuaian anggaran dialokasikan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas, melainkan menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan warga dan memperkuat kualitas layanan publik di Kota Batam.
Penguatan sektor ekonomi juga menjadi bagian penting dari arah perubahan APBD. Pemerintah mendorong agar laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, melainkan turut membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
Pelaku UMKM diperkuat lewat pendampingan, peningkatan kapasitas, akses permodalan, jaringan pemasaran, serta digitalisasi. Di sisi lain, investasi diarahkan agar menciptakan efek berganda melalui pembukaan lapangan kerja, peluang usaha, dan peningkatan kesejahteraan.
Peningkatan mutu tenaga kerja juga diperhatikan lewat program pelatihan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi kompetensi.
Dalam pembahasan perubahan APBD, pemerintah menyiapkan rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar untuk penyertaan modal Pemko Batam pada Bank Riau Kepri Syariah.
Seluruh masukan dari delapan fraksi DPRD selanjutnya dimasukkan dalam pembahasan bersama untuk penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD 2026. Pendalaman teknis akan dikerjakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Batam Aweng menyatakan, proses pembahasan perubahan APBD harus berjalan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.
"Terima kasih atas seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi bagian penting dalam menyempurnakan perubahan APBD. Yang terpenting, kita ingin setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Aweng.