BATAM - Pemerintah Kota Batam menetapkan peningkatan alokasi anggaran sektor infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Alokasi belanja modal untuk sektor jalan, jaringan utilitas, serta irigasi dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 20,98 persen.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan penyesuaian tersebut saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Batam pada Rabu (2/9). Agenda rapat tersebut berfokus pada tanggapan serta jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah terkait Perubahan APBD 2026.
Penambahan anggaran difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas wilayah perkotaan. Bidang sasaran tersebut meliputi perbaikan kualitas jalan raya, mitigasi banjir, pengelolaan sampah, peningkatkan keselamatan berlalu lintas, hingga penyediaan fasilitas transportasi umum.
"Setiap tambahan anggaran harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat," kata Amsakar.
Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan APBD tidak hanya dinilai dari tingginya angka penyerapan dana semata. Pemerintah kota berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi belanja memberikan dampak positif langsung yang dapat dirasakan oleh seluruh warga.
Penanganan persoalan banjir dan pengelolaan sampah di Kota Batam akan dijalankan secara terintegrasi. Metode penanganan mencakup perbaikan dan perawatan saluran air drainase, penataan tata ruang kawasan, hingga pembenahan sistem sampah dari hulu sampai hilir.
Layanan publik dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan juga terus dipertahankan sebagai program utama. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses sekolah, pemenuhan sarana belajar, serta peningkatan kualitas para pengajar.
Sektor pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada perluasan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga menargetkan kemudahan akses berobat, kepastian ketersediaan tenaga medis, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatkan kualitas layanan.
Di sisi lain, Perubahan APBD 2026 menyoroti penyesuaian pada beberapa pos belanja daerah. Pos belanja pegawai mencatatkan penurunan sebesar 1,46 persen, sedangkan pos belanja barang dan jasa mengalami kenaikan 14,86 persen.
Penambahan pada alokasi belanja barang dan jasa dialokasikan untuk menyokong kegiatan operasional penanganan sampah, pelayanan kesehatan, keselamatan lalu lintas, serta operasional badan layanan umum daerah.
Pemerintah daerah mengimbau agar pelaksanaan Perubahan APBD dijalankan secara efisien mengingat alokasi waktu yang cukup terbatas. Kesiapan teknis tiap kegiatan menjadi faktor kunci dalam realisasi anggaran tersebut.
Berbagai fraksi DPRD turut menyarankannya agar pemerintah daerah menaruh perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pembinaan UMKM.
Respons positif diberikan oleh Wali Kota Batam atas saran serta masukan tersebut. Arah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran diarahkan untuk memperkuat sektor prioritas, percepatan fasilitas umum, pemerataan pendidikan, reformasi birokrasi, dan kesiapsiagaan bencana.
Penguatan sektor ekonomi daerah difokuskan pada pengembangan UMKM melalui program pendampingan, pelatihan kapasitas, kemudahan permodalan, jaringan pemasaran, dan digitalisasi. Pembekalan kerja, pendidikan vokasi, serta sertifikasi keterampilan disiapkan untuk mendongkrak daya saing para pekerja.
Pengendalian laju harga bahan pokok juga diperkuat melalui jaminan ketersediaan stok, pelaksanaan operasi pasar, kelancaran rantai distribusi, serta kerja sama dengan wilayah lain.
"Keberhasilan perubahan APBD tidak semata-mata dilihat dari peningkatan pendapatan dan besarnya belanja, tetapi terutama dari kualitas pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," ujarnya.