MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagian besar telah dalam tahap penyelesaian pembangunan dan dapat melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kepastian tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan langsung pada lokasi proyek.
Didampingi Anna Puspasari selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan APSA dan ODIF Kementerian Sosial, pihak pemprov dan instansi terkait mendatangi langsung area yang siap difungsikan, mulai dari area asrama hingga ruang kelas belajar. Sekretaris Daerah juga sempat berdialog langsung bersama sejumlah guru, pengurus, hingga penyedia katering, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan, meski sarana fisik belum rampung secara keseluruhan, fasilitas yang ada saat ini dinilai sudah memadai untuk menampung sekitar 450 siswa. Jumlah tersebut terdiri atas 270 siswa baru, dengan rincian masing-masing 90 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, ditambah peserta didik dari Sekolah Rakyat perintisan yang bertempat di wilayah Kaluku.
“Walaupun belum seluruh infrastruktur bangunannya rampung, ruang belajar sudah bisa ditempatkan untuk 450 siswa,” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam rapat pemantapan.
Pada tahap awal, para peserta didik akan menempati dua gedung sekolah dan dua asrama. Pemerintah setempat berharap pengerjaan fisik dapat dipercepat agar daya tampung sarana pendukung mampu memenuhi penerimaan peserta didik pada periode berikutnya. Sebab, apabila telah terisi tiga angkatan pada tiap jenjang, kebutuhan ruang kelas dan tempat tinggal diperkirakan mencapai kapasitas sekitar 1,050 siswa.
Di samping ruang kelas, sejumlah fasilitas pendukung pendukung lainnya juga dinyatakan telah tersedia. Hal itu mencakup sistem pengamanan, penyediaan konsumsi katering, ketersediaan tenaga pengajar, wali sekolah, hingga pengawas asrama.
“Secara keseluruhan sudah siap digunakan. Kami melakukan MPLS dan proses belajar mengajar di tahap pertama ini,” katanya.
Mengenai jadwal pelaksanaan MPLS, pihak pemerintah masih melakukan penyelarasan dengan tingkat kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan orientasi ini bahkan dipertimbangkan dapat bergulir dalam waktu dekat. Kendati demikian, sebelum siswa mulai menempati fasilitas, pihak pemerintah menekankan pentingnya menjamin seluruh sarana benar-benar aman dan layak pakai mengingat aktivitas pengerjaan fisik di area sekitar masih terus berjalan.
Pada peninjauan itu, para pekerja konstruksi turut menerima instruksi khusus. Pengerjaan proyek diminta tepat waktu agar tidak menghambat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, akses mobilitas pekerja wajib dipisahkan dari area lalu lalang siswa. Pengawasan keamanan di lingkungan sekolah dan asrama juga wajib diperketat guna menjamin keselamatan para peserta didik dari dampak pengerjaan proyek.
“Jangan bergabung antara pekerja dengan siswa, jalannya dipisah. Kemudian pengamanan supaya anak-anak kami tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan,” tegasnya.
Melalui berbagai kesiapan tersebut, pihak pemerintah optimistis kegiatan MPLS dan proses pembelajaran tahap awal di Sekolah Rakyat dapat segera berjalan dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta kenyamanan para siswa.