JAKARTA - Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan sejumlah proyek jalan bebas hambatan pada tahun depan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km.
Rencana tersebut tercantum dalam Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027. Alokasi anggaran infrastruktur disiapkan sebesar Rp435,49 triliun pada tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia.
Alokasi anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp331,70 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp11,58 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp92,21 triliun.
Untuk mendukung konektivitas nasional, pemerintah menargetkan sejumlah pembangunan fisik, pembangunan jalan nasional sepanjang 200,4 km,pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km,preservasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 869,2 km,pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.633,1 meter,pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 473,9 meter.
Dalam pembangunan wilayah Jawa pada 2027, penguatan konektivitas metropolitan Jabodetabek dilakukan melalui pembangunan 6 ruas jalan tol DKI Jakarta hingga Jalan Tol JORR III dan JORR Elevated. Sementara di Sumatra, pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera terus dilanjutkan.
Jalan Tol Trans Sumatera dirancang memiliki panjang sekitar 2.812 km yang terbagi dalam 24 ruas dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp538 triliun. Hingga saat ini, sekitar 532 km jaringan jalan tol tersebut telah beroperasi. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan jalan tol di Trans Sumatera mencapai 1.500 km hingga 2029, sejalan dengan target RPJMN.
Untuk periode 2025-2029, kebutuhan investasi pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai sekitar Rp288 triliun untuk pengembangan jaringan sepanjang 1.112 km. Kebutuhan ini menjadi bagian dari pengembangan tahap II.
Sejumlah proyek tahap II yang masih dalam proses pembangunan dan perencanaan meliputi:
Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang sekitar 111,69 km dengan nilai investasi sekitar Rp14,98 triliun
Tol Betung-Tempino-Jambi sepanjang sekitar 169 km dengan indikasi investasi Rp23,55 triliun
Tol Jambi-Rengat sepanjang sekitar 198,13 km
Guna mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penjaminan diberikan kepada pelaksana proyek dalam melaksanakan penugasan pembangunan dan pengoperasian Tahap I serta Tahap II.
Pemerintah juga telah menerbitkan 11 surat atau perjanjian jaminan yang terdiri dari 10 surat jaminan dan 1 perjanjian penjaminan atas 1 obligasi global.
Dari pinjaman yang dijamin tersebut, terdapat 5 pinjaman yang telah lunas, yakni pinjaman untuk pembangunan ruas Medan-Binjai, Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Simpang Indralaya, dan Pekanbaru-Dumai.
Sejumlah risiko dalam pembangunan telah diidentifikasi, seperti ketidakpastian faktor makro yang memengaruhi tingkat bunga dan nilai tukar, realisasi pendapatan tol yang belum mencapai target, serta risiko keterlambatan proyek yang memicu kenaikan biaya investasi.
Untuk mengelola risiko tersebut, pemantauan dilakukan secara berkala terhadap progres konstruksi, realisasi lalu lintas harian rata-rata, kondisi likuiditas, pemenuhan pembayaran kewajiban pinjaman dan obligasi, serta pencapaian financial covenants.
Di sisi lain, mitigasi risiko gagal bayar didorong melalui reprofiling pinjaman, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi biaya operasional.
Khusus risiko nilai tukar atas pendanaan obligasi global, pencadangan dana dalam mata uang dolar Amerika Serikat telah dilakukan dan disesuaikan dengan nilai pokok pinjaman.
Selain dukungan penjaminan, dana pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional juga dialokasikan melalui lembaga pengelola aset negara.
Dalam RAPBN 2027, alokasi pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional disiapkan sebesar Rp8,28 triliun dari APBN. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan lahan 6 proyek tol seluas 4.358.965 m2, 1 proyek bendungan seluas 1.582.000 m2, serta 1 proyek pangan seluas 23.809.488 m2.
Hingga semester I/2026, realisasi pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional mencapai Rp152,36 triliun atas lahan 134 proyek. Jumlah ini mencakup 56 proyek jalan tol, 40 proyek bendungan, 10 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek kawasan strategis pariwisata nasional, 1 proyek air baku, dan 20 proyek IKN.
Sementara itu, pagu indikatif sektor pekerjaan umum ditetapkan sebesar Rp114,6 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut turun 3,29 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp118,5 triliun.
Pada 2027, sektor Bina Marga diprioritaskan untuk menjaga waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional, mempertahankan kemantapan jalan nasional, serta meningkatkan aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan.
Prioritas tersebut mencakup kegiatan yang bersifat committed, seperti Surat Berharga Syariah Negara, pinjaman luar negeri, KPBU availability payment, dan Pembayaran Berkala Berdasarkan Layanan. Selain itu, terdapat dukungan untuk Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional pada 2027 diharapkan turun menjadi 1,8 jam per 100 km. Sementara itu, panjang jalan tol yang beroperasi secara kumulatif telah mencapai 1.040 km hingga semester I/2026.