JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur digital guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government.
Penguatan infrastruktur digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan layanan publik yang semakin terintegrasi.Salah satu upaya tersebut adalah memperkuat integrasi identitas digital.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun didorong untuk meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya melalui layanan administrasi akta kelahiran secara daring.
“Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kemenkes, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, puskesmas, kami connect,” ujarnya dalam keterangan.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
“Begitu anak lahir, dari Kemenkes akan menyampaikan informasi kepada dukcapil. Lalu, dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya secara online,” terangnya.
Tito menilai, inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time.
Oleh karena itu, ia mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan optimal.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu menegaskan, gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital.
Selain itu, kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan dukcapil semakin prima.Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara.
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” sambung Tito.
Lebih lanjut, Tito menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE atau e-government.
Presiden, kata dia, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah untuk memimpin implementasi SPBE di Indonesia.
Dalam implementasinya, data dukcapil akan memegang peran yang sangat krusial.
“Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang (UU) yang sedang berproses, UU Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data dukcapil,” kata Tito.
Dia menekankan, basis data dukcapil akan menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government.
Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran.
Sebelum membuka Rakornas Dukcapil tersebut, Tito menyerahkan penghargaan Identitas Kependudukan Digital Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah.
Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah turut hadir.
Hadir pula Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.