PANGKALAN BUN - Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Suyanto, S.H., M.H., membacakan sambutan Bupati dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Senin (3/8/2026).
Dalam pidato tertulis Bupati yang disampaikannya, Suyanto menyebutkan bahwa pengesahan kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan fase krusial pada alur penyusunan APBD sekaligus bukti komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan DPRD guna menghadirkan tata kelola anggaran yang terarah, transparan, akuntabel, serta memprioritaskan kepentingan publik.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, kami menyampaikan apresiation dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama melalui proses pembahasan yang panjang hingga tercapainya kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujar Suyanto.
Ia memaparkan, arah pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2027 mengusung tema “Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif.”
Menurut pandangannya, pembangunan sarana fisik tidak sekadar berfokus pada wujud bangunan semata, melainkan wajib sanggup memperkuat keterhubungan antardaerah, memperlancar lalu lintas barang dan jasa, memacu produktivitas ekonomi, membuka peluang kerja, serta mendongkrak kesejahteraan warga.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat turut menetapkan target pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027 pada angka 6,03 %.
Capaian tersebut bakal didorong menerus lewat penguatan sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan, serta perdagangan selaku sektor andalan daerah.
Di samping itu, jajaran pemerintah daerah membidik tingkat pengangguran terbuka turun ke level 3,71 persen, persentase kemiskinan menjadi 3,1 persen, serta Gini Ratio berada pada posisi 0,265 sebagai acuan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Suyanto juga menjabarkan komposisi APBD Tahun Anggaran 2027 dari hasil penyepakatan KUA dan PPAS.
Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.415.016.235.000, sedangkan porsi belanja daerah diproyeksikan senilai Rp1.430.016.235.000.
Berdasarkan perincian angka tersebut, APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mengalami defisit senilai Rp15 miliar, yang bakal ditutup lewat pembiayaan netto yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Suyanto menegaskan bahwa keterbatasan daya dukung anggaran daerah perlu disikapi dengan merancang program maupun kegiatan yang lebih selektif dan tepat sasaran.
Ia meminta seluruh instansi perangkat daerah menggenjot mutu perencanaan dan penganggaran supaya tiap program memberi dampak konkrit bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus perhatian pemerintah daerah melalui pembaruan data wajib pajak dan retribusi, pembenahan kepatuhan, pemanfaatan teknologi, serta inovasi dalam pelayanan publik.
“Optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat, tetapi memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki tata kelola, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan daerah,” kata Suyanto.
Mengakhiri pidatonya, ia berharap penyepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi sarana mempererat keterpaduan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengelola APBD yang sehat, efektif, efisien, produktif, serta berorientasi pada capaian akhir.
“Melalui APBD Tahun 2027, kami berharap dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Kotawaringin Barat Makin Jaya,” pungkasnya.